PEKANBARU, GORIAU.COM - Lagi-lagi, Forum CPNS Riau 2013 melakukan aksi ke Kantor Gubernur Riau menuntut pemerintah segera mengumumkan hasil tes CPNS mereka sesuai instruksi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (10/4/2014). Sementara batas waktu pemberkasan semakin dekat.

Mereka menilai, tindakan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dan Bupati Rokan Hilir (Rohil), Suyatno untuk menunda dan menahan-nahan pengumuman hasil tes CPNS membuat nasib ribuan pelamar dari dua kabupaten tersebut tidak jelas.

"Penundaan pengumuman menimbulkan opini negatif terhadap pemerintahan. Bahkan akan muncul indikasi terjadinya praktek KKK yang kental dan bertentangan dengan hukum," kata Koordinator Aksi Forum CPNS 2013, Benny.

Mereka lagi-lagi menegaskan bahwa bisa menjamin peserta CPNS 2013 90 persen merupakan putra-putri asli Riau. Mereka membantah jika lebih didominasi dari luar Riau. Ada 8 tuntutan yang mereka sampaikan kepada Pemprov Riau.

Pertama, Pemkab Meranti dan Rohil harus segera mengumumkan hasil tes CPNS Umum 2013 sesuai instruksi KemenPAN-RB, karena akhir pemberkasan semakin dekat.

Kedua, jangan lagi menggunakan cara-cara tidak profesional yang dapat merugikan peserta CPNS yang dinyatakan lulus oleh Panselnas. Ketiga, apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan menunda merupakan penzaliman terhadap peserta.

Keempat, jangan abaikan semangat nasionalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, jangan munculkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang selama ini sudah tidak baik di mata masyarakat.

Keenam, pemerintah harus dapat menjawab kerisauan mereka terhadap polemik ini, sehingga peserta tidak dirugikan. Apalagi sampai seleksi CPNS yang telah menghasilkan putra-putri terbaik bangsa ini dianulir.

Ketujuh, lebih kurang 15 ribu pelamar untuk kedua kabupaten tersebut, sementara dari luar hanya berkisar 9 ribu pelamar. Ribuan pelamar tersebut sudah berkorban materi, fikiran dan tenaga.

Terakhir, mereka menyebutkan, jika CPNS ini gagal, juga terjadi kerugian uang negara dalam proses penyelenggaraan CPNS tersebut karena mulai dari tender, pencetakan soal, transportasi, hingga pengamanan dan lainnya telah memakan dana Miliaran Rupih.***