TEMBILAHAN- Tidak diberlakukannya lagi Jamkesda sejak Januari 2017 ini membuat masyarakat tak mampu merasa kebingungan, pasalnya, Jamkesda sangat membantu mereka jika sakit dan membutuhkan pengobatan.

Meskipun Pemkab telah mentransfer peserta Jamkesda ke BPJS, namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau bingung dengan bagaimana cara bisa berobat dengan gratis di tempat-tempat pelayanan kesehatan.

Melihat kebingungan masyarakat itu, Anggota DPRD Inhil, Andi Rusli menilai langkah yang diambil Pemkab Inhil itu bagus, namun dikatakannya perlu digaris bawahi bahwa kepengurusan tersebut tidak semudah mengurus Jamkesda.

''Kita apresiasi langkah Pemda mau mengupayakan KIS dan BPJS, akan tetapi kita juga ingin ada solusi terhadap masyarakat miskin yang sakit secara mendadak, sementara kalau mau menuruti KIS dan BPJS maka masyarakat tidak tertolong, sama seperti sekarang ini pasien yang ditinggalkan Jamkesda harus merogoh kocek dalam-dalam karena masuk di bagian umum,'' sebut Anggota Komisi I DPRD Inhil ini.

Ia meminta Pemkab Inhil memiliki solusi untuk hal itu, ia menginginkan masyarakat miskin memiliki jaminan bahwa kalau sakit ada pegangan yang ditawarkan pemerintah tanpa harus melego harta yang ada.

Baca Juga: RSUD Puri Husada Tak Terima Lagi Pasien Jamkesda

''Saya kasian sekali melihat keluarga-keluarga kita beberapa hari ini. Ada kemarin pasien dari Desa Sanglar harus jual kebunnya, satu-satunya kebun ia punya harus lewat demi berobat. Maka dari itu saya tekadkan akan kawal terus permasalahan ini sampai keluarga kita mendapatkan haknya. Apapun namanya yang ditawarkan pemerintah yang jelas simpel, bisa dipergunakan dan diterima oleh pihak rumah sakit, konkret cepat dan siap pakai,'' tukas Andi Rusli.***#INHIL