PEKANBARU – Kondisi ruas jalan Simpang Petapahan hingga Tapung Hilir kembali menjadi perhatian serius. Kerusakan yang terjadi di sejumlah titik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga disebut telah menelan korban jiwa. Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Kampar dari Dapil Kampar III, Jordan Saragih SE MM, memilih turun tangan mencari solusi meski persoalan infrastruktur bukan bidang komisinya.

Jordan menegaskan, sebagai wakil rakyat dirinya tidak bisa menutup mata terhadap keluhan masyarakat yang setiap hari melintasi jalan tersebut. Karena itu, ia aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan ruas jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga tersebut.

"Saya harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Edi Basri, anggota DPRD Riau, serta pihak terkait dari PU maupun perusahaan-perusahaan yang ada untuk mencari solusi agar kondisi jalan ini tidak semakin parah. Karena sudah banyak juga memakan korban jiwa," kata Jordan saat ditemui di DPRD Riau, Selasa (23/6/2026).

Menurut Jordan, kerusakan paling parah berada di ruas Simpang Petapahan hingga Tapung Hilir yang merupakan jalan berstatus kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Oleh sebab itu, komunikasi intensif dilakukan bersama Anggota DPRD Riau H Edi Basri dan Pemerintah Provinsi Riau agar perbaikan jalan bisa segera direalisasikan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Edi Basri, pemerintah telah merencanakan pembangunan jalan beton atau rigid sepanjang dua kilometer pada tahun anggaran 2027. Namun sebelum proyek tersebut dilaksanakan, kondisi jalan saat ini tetap membutuhkan perhatian dan langkah cepat.

"Dalam waktu dekat saya akan mendampingi PU Provinsi turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan. Banyak titik yang memang rusak parah dan harus segera dicarikan solusi," ujarnya.

Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di kawasan Simpang Flamboyan. Di lokasi tersebut, warga bahkan sempat meletakkan sebuah sofa di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan yang sudah berlangsung cukup lama.

Aksi unik sekaligus menyentil pemerintah itu menjadi gambaran nyata kekecewaan masyarakat. Menurut Jordan, suara warga tersebut harus didengar dan diperjuangkan."Itu bentuk protes masyarakat. Tentu harus kita akomodir dan perjuangkan," tegasnya.

Jordan menilai persoalan infrastruktur jalan tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang rusak berdampak pada mobilitas warga, distribusi barang, hingga biaya transportasi yang semakin tinggi.

Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan jalan. Menurutnya, dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan tidak cukup untuk menangani proyek jalan berskala besar.

"Kalau menggunakan pokir tidak akan maksimal karena anggarannya sangat besar. Biasanya pokir lebih efektif untuk kegiatan seperti drainase, paving block atau fasilitas lingkungan lainnya," jelasnya.

Jordan menyebut biaya pembangunan satu kilometer jalan provinsi bisa mencapai sekitar Rp11 miliar. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat bisa bersinergi agar persoalan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera dituntaskan," tutupnya.

Kerusakan ruas Simpang Petapahan–Tapung Hilir memang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Kini, dengan adanya dorongan dari berbagai pihak termasuk DPRD Kampar dan DPRD Riau, warga berharap perbaikan tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera diwujudkan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Jordan menegaskan, sebagai wakil rakyat dirinya tidak bisa menutup mata terhadap keluhan masyarakat yang setiap hari melintasi jalan tersebut. Karena itu, ia aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan ruas jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga tersebut.

"Saya harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Edi Basri, anggota DPRD Riau, serta pihak terkait dari PU maupun perusahaan-perusahaan yang ada untuk mencari solusi agar kondisi jalan ini tidak semakin parah. Karena sudah banyak juga memakan korban jiwa," kata Jordan saat ditemui di DPRD Riau, Selasa (23/6/2026).

Menurut Jordan, kerusakan paling parah berada di ruas Simpang Petapahan hingga Tapung Hilir yang merupakan jalan berstatus kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Oleh sebab itu, komunikasi intensif dilakukan bersama Anggota DPRD Riau H Edi Basri dan Pemerintah Provinsi Riau agar perbaikan jalan bisa segera direalisasikan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Edi Basri, pemerintah telah merencanakan pembangunan jalan beton atau rigid sepanjang dua kilometer pada tahun anggaran 2027. Namun sebelum proyek tersebut dilaksanakan, kondisi jalan saat ini tetap membutuhkan perhatian dan langkah cepat.

"Dalam waktu dekat saya akan mendampingi PU Provinsi turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan. Banyak titik yang memang rusak parah dan harus segera dicarikan solusi," ujarnya.

Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di kawasan Simpang Flamboyan. Di lokasi tersebut, warga bahkan sempat meletakkan sebuah sofa di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan yang sudah berlangsung cukup lama.

Aksi unik sekaligus menyentil pemerintah itu menjadi gambaran nyata kekecewaan masyarakat. Menurut Jordan, suara warga tersebut harus didengar dan diperjuangkan."Itu bentuk protes masyarakat. Tentu harus kita akomodir dan perjuangkan," tegasnya.

Jordan menilai persoalan infrastruktur jalan tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang rusak berdampak pada mobilitas warga, distribusi barang, hingga biaya transportasi yang semakin tinggi.

Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan jalan. Menurutnya, dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan tidak cukup untuk menangani proyek jalan berskala besar.

"Kalau menggunakan pokir tidak akan maksimal karena anggarannya sangat besar. Biasanya pokir lebih efektif untuk kegiatan seperti drainase, paving block atau fasilitas lingkungan lainnya," jelasnya.

Jordan menyebut biaya pembangunan satu kilometer jalan provinsi bisa mencapai sekitar Rp11 miliar. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Bagaimana pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat bisa bersinergi agar persoalan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera dituntaskan," tutupnya.

Kerusakan ruas Simpang Petapahan–Tapung Hilir memang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Kini, dengan adanya dorongan dari berbagai pihak termasuk DPRD Kampar dan DPRD Riau, warga berharap perbaikan tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera diwujudkan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. ***