PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Abu Khoiri prihatin dengan kondisi ruas jalan milik Provinsi Riau, yakni Panipahan batas Sumut yang rusak parah dan di beberapa titik tak bisa dilalui oleh kendaraan.

"Jalan yang hancur itu berada di lintasan air, harusnya PUPR paham mengatasi soal itu, membangun jalan diatas air saja PUPR bisa, kok yang itu tak bisa," kata anggota DPRD Riau Abu Khoiri kepada GoRiau.com, Selasa (28/11/2023).

Politisi PKB ini mengatakan, hancurnya jalan tersebut membuat lambatnya pembangunan jalan pesisir Rohil batas Sumut. "Kalau pembangunannya dicicil setahun beberapa kilometer, tak akan selesai-selesai ditambah lagi kerusakan parah di beberapa titik," ucapnya.

Untuk menuntaskannya, lanjut Abu, hanya dengan program tahun jamak atau multiyears namun kalau untuk multiyears harus ditandatangani oleh Gubernur Riau (Gubri) defenitif. ‘’Ya bisa nanti di tahun 2024 setelah ada Gubri definitif," ujarnya.

Ia menambahkan jalan itu dibangun dengan dana APBD Provinsi Riau tahun 2023. ‘’Kalau tak salah dibangun sepanjang 10 KM, besar dananya saya tak tahu, coba tanya sama PU," tutupnya.

Dimintai tanggapannya Kabid Bina Marga PUPR PKPP Teza Darza yang baru menjabat, mengatakan pihaknya akan mencari informasi terkait pembangunan jalan tersebut.

"Setelah kami pelajari untuk ruas tersebut, telah diusulkan penanganannya pada tahun 2024. Pada titik tertentu, juga sudah diusulkan penanganan untuk Box Culvert sehingga diharapkan dapat menangani banjir," kata Teza.

Teza menambahkan untuk sementara, setelah berkoordinasi dengan UPT II, akan dilakukan survey ke lokasi tersebut. ***