PEKANBARU - Provinsi Jawa Barat akan menjadi role model untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mengembangkan pendidikan di Pondok Pesantren. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pondok Pesantren DPRD Riau, Markarius Anwar.

Dijelaskan pria yang biasa disapa Eka ini, Pansus sudah pernah melakukan kunjungan observasi ke Jawa Barat dan pemerintah disana menurutnya memang sangat berperan dalam mengembangkan Ponpes.

Dikatakannya, selain memberikan bantuan sarana dan prasarana, pemerintah disana juga menurunkan beberapa program yang melibatkan santri-santri di Ponpes, maupun melibatkan Ponpes secara kelembagaan.

"Dinas Pertanian misalnya, mereka buat program budidaya tanaman, santri-santri dikasih bibit supaya mereka belajar bercocoktanam. Dinas Koperasi juga, mereka punya pelatihannya UMKM, artinya pemerintah bisa memberikan skil kepada santri-santri," ujarnya, Senin (7/6/2021).

Di Jawa Barat, jelasnya, perhatian pemerintah ke Ponpes sudah berlangsung lama, bahkan sebelum masa pemerintahan gubernur Ridwan Kamil, program-program untuk Ponpes sudah mulai mulai berjalan.

"Anak saya kan juga mondok di Jabar, jadi disana tu ada sentra UMKM yang masuk dalam kawasan pondok, jadi santri-santri disana memanfaatkan itu bersama masyarakat setempat, mereka saling berbaur," ulasnya.

Perda Pesantren, lanjut Eka, sudah ada di Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Sumatera Selatan. Berbeda dengan Riau, mereka membuat Perda tersebut dari pemerintah, sementara di Riau, Perda ini dibuat berdasarkan inisiatif DPRD Riau.

"Kalau disana, pemerintahnya yang memprakarsai Ranperda ini, kalau di Riau, Ranperdanya inisiatif dari DPRD," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pondok Pesantren (Ponpes) DPRD Riau, Markarius Anwar meminta supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bisa berkomitmen dalam membangun pendidikan Ponpes.

Dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau ini, pihaknya sudah menerima banyak sekali masukan dari beberapa pihak terkait, terutama dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) yang diketuai oleh Prof KH Akhmad Mujahidin dan juga tokoh-tokoh Ponpes yang diundang secara personal.

"Di Riau ini, ada sekitar 300an lebih Ponpes yang terdaftar, kita sudah undang perwakilannya, dan semuanya memberikan begitu banyak masukan, kita jumpa minggu lalu," kata Legislator Dapil Siak - Pelalawan ini, Senin (7/6/2021). ***