PEKANBARU, GORIAU.COM - Aksi yang dilakukanya Forum Penyelamat Aset Riau (Format) yang mengungkap dugaan penggelapan uang negara di jajaran Direksi PTPN V mendapat dukungan dari elemen masyarakat, salah satunya Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSK3) RI.

''Masalah ini sudah menjadi rahasia umum kalau di PTPN V sering terjadi dugaan penyimpangan uang negara seperti disampaikan FORMAT dalam aksinya. Kasus penggelapan ini memang harus segera dilakukan pengusutan oleh aparat penegak hukum di Provinsi Riau terhadap jajaran Direksi maupun Manajer di PTPN V," kata Ketua Umum IPSK3RI, Ganda Mora.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum mengusut tuntas penyalahgunaan uang negara dilakukannya oknum-oknum PTPN V tersebut, sehingga negara tidak dirugikan. Hanya saja disayang penegakan hukum di Riau lemah. ''Saya juga pernah melaporkan hal yang sama atas dugaan penyimpangan dana PTPN V ini. Namun, terkesan tidak ditanggapi dengan serius yang padahal data-data dugaan penyimpangan sudah disampaikan ke penegak hukum di Provinsi Riau. Maka, dengan adanya aksi dilakukan FORMAT ini tentu IPSK3RI mendukung," katanya.

Ganda mencontohkan, ketika PTPN V sedang melaksanakan program replanting seluas 600 ha di Kebun Sei Galuh dan Pantai Cermin, dalam pengerjaan tidak sekaligus atau secara bertahap, namun masih banyak sawit yang belum ditebang. Bahkan, dalam kondisi sedang berbuah. Inilah berupa penggelapan.

''Dengan program yang terkesan tergesa-gesa ini. Sehingga buah yang ada tidak dipanen seperti biasanya. Namun, itu dipanen masuk dalam kantong-kantong sang manajer maupun direktur. Begitu juga hal dengan sawit yang sedang buah rojan, buah dipanen ditimbun kemudian dijual. Ini harus segera diusut,'' sebutnya.

Sementara itu, terkait aksi demo dilakukan FORMAT dikonfirmasi kepada Bagian Humas PTPN V, Friedo Panjaitan tidak mendapat jawaban. Kendati, seluler aktif namun tidak diangkat. Pesan dikirimkan pun tidak mendapatkan jawabanya untuk memberikan penjelasan aksi massa FORMAT meminta dilakukan tindakan hukum.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Riau, Riky Hariansyah, mengatakan semestinya permasalahan ini dituntaskan, karena bagaimanapun jika ini dibiarkan berlarut-larut akan merusak tatanan keamanan dan kenyamanan.

''Nanti kita jadwalkan untuk hearing dengan pihak yang melakukan aksi demo dan juga pihak PTPN V. Sebab jika ini dibiarkan tentu dapat merusak dunia usaha. Makanya perlu ini didudukan satu meja," tegasnya. (rdi)