PEKANBARU, GORIAU.COM - Seluruh daerah, termasuk Provinsi Riau berupaya menyesuaikan diri dengan program-program dan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, 4 November pekan lalu.

Dimana salah satu yang menjadi prioritas adalah penghematan terhadap penggunaan anggaran di APBD Provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk penggunaan anggaran untuk belanja aparatur negara.

Dimana belanja aparatur negara yang selama ini dinilai besar, bahkan ada daerah yang lebih besar dibandingkan belanja pembangunan. Hal ini yang akan menjadi pengawasan dan pengawalan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri menyampaikan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh program Presiden Jokowi, apalagi diarahkan untuk pembangunan dan kemajuan daerah.

"Pada prinsipnya kita siap melaksanakan instruksi Presiden, apalagi menyangkut pembangunan daerah ke depan. Karena Riau membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan ke depan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman.

Termasuk mengevaluasi kembali akan penggunaan anggaran yang lebih besar untuk belanja aparatur negara. "Intinya apa yang diinginkan Presiden adalah untuk kepentingan bersama, terutama untuk masyarakat," tambah Plt Gubernur Riau.

Dalam pemaparannya, Presiden Jokowi juga meminta kepada seluruh daerah agar memberikan sistem pelayanan yang mudah untuk perizinan bagi investor. Salah satu solusi agar pelayanan bisa fokus dan ditingkatkan, dirinya meminta agar dibentuk pelayanan terpadu.

Presiden menganggap, rumitnya pengurusan izin terhadap investor membuat sejumlah investasi di daerah banyak terkendala. Para investor tidak suka dengan urusan atau perizinan dengan sistem bertele-tele.***