PEKANBARU - Forum RT RW se-Kota Pekanbaru kembali mendatangi DPRD Kota Pekanbaru. Kedatangan Forum RT RW ini tidak lain dan tidak bukan, untuk mengadukan nasib mereka terkait dengan kejelasan insentif yang belum dibayarkan oleh Pemko Pekanbaru.

Perwakilan dari Forum RT RW ini diterima oleh Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, diantaranya adalah Ketua Komisi I Doni Saputra dan anggota Indra Sukma.

Edrianto Syanur, Ketua Forum RT RW Kecamatan Pekanbaru Kota mengatakan kedatangan mereka untuk mencari kepastian terkait insentif yang belum dibayarkan sejak tahun 2021.

"Kabar yang kami dapat, insentif kami tunda bayar, itu ada 5 bulan. Inilah yang kami cari kepastiannya," katanya, Selasa (15/2/2022).

Erdiansyah menerangkan selama 2021, para RT RW baru menerima insentif dari Pemko Pekanbaru selama 6 bulan. Dalam arti, Pemko Pekanbaru masih terhutang kepada RT RW sebanyak 6 bulan.

Pada kesempatan itu, baik RT RW dan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru sama-sama kecewa dengan sikap dari BPKAD Pekanbaru yang tidak memenuhi undangan dari Komisi I DPRD Pekanbaru.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Indra Sukma mengatakan jumlah dari RT dan RW yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 3.844 orang. Dan keseluruhan RT RW ini meminta kejelasan kapan insentif mereka bisa dicairkan.

"Pemerintah jangan membuat RT dan RW menunggu, penantian dari RT RW ini harus ada kepastian dari Pemko Pekanbaru," bebernya..

Senada dengan Erdiansyah, politisi PAN ini juga mengaku kecewa karena BPKAD Pekanbaru yang tidak memenuhi undangan dan tidak memberikan kejelasan kenapa tidak bisa hadir.

"Oleh karena itu Komisi I juga tidak bisa memberikan kepastian kepada RT dan RW, karena kita berharap BPKAD yang bisa menjelaskan terhadap apa yang menjadi tuntutan dari forum RT RW se-Kota Pekanbaru," ujarnya.

Dari itu kedepan, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru akan kembali memanggil BPKAD, hal ini perlu dilakukan agar para Ketua RT dan RW tidak menunggu-nunggu dalam ketidakpastian.

"Sebelumnya fraksi PAN juga sudah menyampaikan kepada Pemko Pekanbaru melalui pandangan fraksi saat pembahasan anggaran 2022 untuk melihat nasib dari RT dan RW," tutupnya. ***