
PEKANBARU, GORIAU.COM - Polemik tentang alat peraga atau atribut sosialisasi, baik calon gubernur dan wakil gubernur, bakal calon legislatif serta bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih menuai polemik di tengah masyarakat. Terlebih suasana politik yang kian memanas jelang pemilihan Gubernur Riau, September mendatang.
Oleh karena itu, Panwaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan daerah yang boleh dan areal yang dilarang memasang atribut sosialisasi tersebut. Hal itu juga berdasarkan surat dari Pemko Pekanbaru nomor 272/adm.kesmas/850, perihal tempat pemasangan atribut Parpol, Caleg, calon anggota DPD RI dan Cagubri.
"kami selaku Panwaslu Kota Pekanbaru meminta kepada pihak Parpol, tim sukses, pasangan calon dan yang relevan untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam memasang alat peraga agar tercapai pemilu yang demokratis, jurdil dan bersih," ujar ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, Budi Candra, Minggu (28/7/2013).
Ia menekankan, semua unsur yang ikut bertarung baik di ajang Pilgubri dan Pileg 2014 boleh menyosialisasikan diri supaya diketahui masayarakat luas. Namun, Panwaslu melarang jangan sampai sosialisasi tersebut menggunakan metode kampanye.
"jangan sampai berkampanye, karena tahapan itu belum masuk. Maka kami minta dengan sangat keterbukaan supaya kita bersama-sama menjaga aturan demi kepentingan kita bersama," tambahnya.
Ia menguraikan, tempat-tempat yang boleh dipasang atribut Parpol, Caleg, calon anggota DPD RI dan Cagubri adalah sebagai berikut:
1. Simpang tiga arah bandara Sultan Syarif Kasim atau areal Purna MTQ
2. Simpang jalan Soekarno-Hatta atau Pasar Pagi Arengka.
3. Simpang lampu merah Jalan Riau atau Yos Sudarso.
4. Jalan Yos Sudarso atau Rumbai, tepatnya di depan Rumah Duka
Sedangkan tempat yang tidak boleh dipasang atribut adalah:
1. Median jalan atau jalur hijau, pagar pembatas, monumen dan bundaran kota
2. Tiang listrik/telepon dan melintang jalan
3. Taman kota, pohon perindang, gapura dan Taman Makam Pahlawan
4. Pagar dan halaman kantor pemerintah, BUMN, BUMD, TNI/Polri, lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Jika ada pelaku politik yang meragukan terkait aturan sosialisasi, atau pelarangan tersebut, bisa mendatangi kantor Panwaslu Kota Pekanbaru untuk berkonsultasi.(kha)