BANGKINANG - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Azwan menegaskan agar organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan setiap program prioritas Bupati Kampar masuk dalam rencana kerja (renja) OPD dan program prioritas bupati diinput oleh setiap OPD.

Hal itu ditegaskan Azwan saat memimpin rapat internal Bappeda Kabupaten Kampar di aula kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (2/8/2017). Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan tugas pokok Bappeda membantu bupati dalam melaksanaan perencanaan pembangunan daerah (makro ekonomi, RPJMD, RKPD, RPJPD).

"Pastikan program itu nantinya sudah menjadi bagian dari Renstra 2017-2022 dan Renja OPD Tahun 2018,'' tegas Azwan sambil mengingatkan bahwa setiap program yang dibuat harus memenuhi dan melalui mekanisme sesuai peraturan yang ada.

Disampaikan Azwan, beberapa program prioritas Bupati Kampar diantaranya, perencanaan pembangunan gedung perkantoran bersama yang akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghimpun perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Kampar untuk berkantor pada perkantoran enam lantai dengan sistem sewa yang sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans setiap desa sesuai prioritas dan kebutuhan desa dan lain sebagainya. ''Program ini dibuatkan rekap sesuai masing-masing bidang Bappeda,'' terang Azwan.

Diingatkan Azwan, Bupati Kampar menginginkan adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap seluruh aspek pembangunan di Kampar. Untuk itu ia mengajak OPD mengurangi belanja yang tidak jelas dan gunakan untuk belanja prioritas.

Ia menambahkan, belanja mandatori juga harus dipenuhi pada APBD tahun 2018. Misalnya, belanja pendidikan harus memperhatikan belanja yang menjadi SPM (standar pelayanan minimal), belanja kesehatan pada Dinas Kesehatan juga harus memperhatikan SPM bidang kesehatan. Untuk tenaga bantu kesehatan diminta untuk dikaji kembali efektifitas dan manfaaatnya sehingga jika ini bisa dirasionalkan dana tersebut akan digunakan untuk belanja wajib dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan. ''Untuk belanja perjalanan dinas, jika tidak punya output yang jelas harus dilakukan rasionalisasi,'' tegas Azwan.

Sementara itu, untuk perubahan APBD Tahun 2017, Azwan menyampaikan, pastikan 3 jembatan yang dijanjikan Gubernur Riau dipersiapkan DED-nya. ''Pastikan apakah sudah ada perencanaan teknis dari OPD yang bersangkutan dan siapkan proposal serta surat bupati sebagai persyaratan perubahan APBD Provinsi 2017,'' ujarnya.

Disamping itu Azwan juga minta OPD memastikan anggaran untuk pengadaan ambulans, study kelayakan bangunan 6 lantai, FS dan DED Masjid Islamic Centre Bangkinang, mempercantik median jalan Prof M Yamin Bangkinang dan review waterfront city.

Ditambahkan Azwan, berdasarkan pertemuan Bupati dengan IDB di Malaysia maka diingatkan Kepada Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Perkebunan untuk melakukan inovasi berkreasi dan menyiapkan proposal, identifikasi potensi Kampar untuk diexplore lebih lanjut, misalnya produk-produk unggulan (buah pinang, aren, peternakan sapi dan lain-lain). Azwan juga mengingatkan OPD menggunakan promosi melalui media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya.

''Mari kita berlomba membangun Kampar dengan tidak hanya menggunakan dana APBD saja, tapi juga bisa dengan melalui, CSR, investor, APBD Provinsi, APBN dan dana lainnya. Semua Kadis harus punya inovasi dalam membangun dan kita semua juga harus punya inovasi dalam bekerja,'' ujar Azwan.

Azwan menambahkan, untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Kampar, maka dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Kampar akan membentuk tim percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Kampar dibawah binaan kementerian Pariwisata. ***