PEKANBARU - Perekonomian Provinsi Riau terbukti tetap tangguh di awal tahun dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,89 persen secara year on year (yoy) pada Triwulan I 2026. Capaian positif yang diiringi dengan terkendalinya laju inflasi daerah ini didorong oleh kuatnya sektor sumber daya alam dan besarnya bonus demografi, meski pemerintah masih dihadapkan pada tantangan ketergantungan pasokan pangan.

Fakta tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Triwulan I 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau di Aula Lancang Kuning BI, Selasa (28/7/2026). Rapat penyampaian indikator ekonomi ini turut dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, guna menyelaraskan langkah berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, memaparkan bahwa daerah ini secara konsisten masih menjadi salah satu pilar penopang utama ekonomi di Pulau Sumatera. Kekayaan alam seperti minyak, gas, hingga industri pulp and paper menjadi penggerak, walau di saat bersamaan Riau masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya secara mandiri.

"Kita, Riau, salah satu pendukung ekonomi di Sumatera. Kita daerah yang kaya, tapi defisit pangan. Jadi bergantung pada beberapa daerah lain untuk pangan, dan saat daerah yang menjadi pemasok mengalami permasalahan, kita juga kesusahan, seperti saat terjadi bencana alam di provinsi tetangga," papar Panji.

Di luar faktor ketersediaan alam, kekuatan Riau semakin ditopang oleh postur kependudukan. Sekitar 70 persen penduduk Riau saat ini berada pada rentang usia produktif, yang menjadi modal penting untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Secara keseluruhan, kondisi inflasi dipastikan tetap berada di batas aman, walaupun angka pertumbuhan ekonomi triwulan ini sedikit melandai dari capaian kuartal sebelumnya yang menyentuh angka 4,9 persen.

"Dengan posisi strategis, 70 persen penduduk kita produktif. Dari sisi inflasi kita dalam rentang yang baik, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,89 persen (yoy), meski masih melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,9 persen," urainya.

Terkait kebiasaan finansial masyarakat, aktivitas transaksi uang tunai di Provinsi Riau terpantau masih sangat kuat. Indikator ini terlihat dari tingginya volume uang fisik yang ditarik keluar dari brankas BI dibandingkan uang yang kembali disetorkan. Di saat bersamaan, adaptasi sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga memperlihatkan lonjakan penggunaan, meski secara angka belum melampaui transaksi tunai.

"Transaksi tunai di Riau masih kuat. Artinya dari brankas lebih banyak keluar daripada masuk. Bukan berarti digital tidak berkembang, QRIS sangat berkembang pesat. Nilai transaksinya memang tidak sebesar tunai. QRIS maksimal Rp10 juta, sedangkan transaksi tunai bisa lebih besar," tambahnya.

Pemaparan laporan triwulanan ini bertujuan memberikan gambaran akurat mengenai potret riil perekonomian daerah kepada para pemangku kebijakan. Data serta indikator tersebut difungsikan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menyusun sinergi strategis demi mengawal roda pertumbuhan ekonomi Riau ke depan. ***