
PEKANBARU – Musyawarah Khusus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) yang digelar di Gedung Dang Merdu, Senin (12/1/2026), menjadi ruang berhimpunnya pandangan para pemuka Melayu Riau untuk menentukan arah organisasi ke depan.
Pada awal musyawarah, lima nama mengemuka sebagai calon Ketua Umum FKPMR. Mereka adalah HR Mambang Mit, Brigjen Purn Edi Natar Nasution, Syamsurizal, Prof Tengku Dahril, dan Azlaini Agus. Kelima tokoh tersebut menyampaikan pandangan serta visi mengenai peran FKPMR sebagai payung marwah dan penjaga adat di Negeri Lancang Kuning.
Di tengah penyampaian pandangan, Prof Tengku Dahril menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Keputusan itu diterima forum dengan lapang dada, sehingga jumlah calon menyusut menjadi empat orang.
Musyawarah kemudian sepakat menyerahkan keputusan akhir kepada Majelis Kehormatan FKPMR sebagai lembaga penimbang adat dan kebijaksanaan organisasi. Sidang pemilihan dipimpin oleh Brigjen Purn Saleh Djasit bersama Wan Thamrin Hasyim dan Azlaini Agus.
Pemungutan suara berlangsung tertib dengan menjunjung nilai adat serta etika organisasi. Dari hasil penghitungan suara, HR Mambang Mit memperoleh 27 suara. Azlaini Agus meraih 15 suara, disusul Brigjen Purn Edi Natar Nasution dengan 14 suara, sementara Syamsurizal memperoleh 4 suara.
Perolehan suara tersebut menetapkan HR Mambang Mit sebagai Ketua Umum FKPMR terpilih. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan Majelis Kehormatan dan pemuka masyarakat kepada sosok yang dinilai mampu menjadi pengikat di tengah beragam pandangan.
Dalam nilai Melayu, hasil musyawarah ini dipandang bukan sekadar hitungan suara, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil dan saksama. Musyawarah khusus ini juga memperlihatkan FKPMR tetap berpegang pada asas adat dan mufakat, meski perbedaan pandangan tak terelakkan.
Ke depan, Ketua Umum terpilih dihadapkan pada tantangan merawat kesatuan, menguatkan peran FKPMR sebagai penjaga marwah Melayu, serta memastikan adat tidak berhenti sebagai simbol, tetapi hadir dalam sikap dan kebijakan organisasi. ***