PEKANBARU - Ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Riau (BEM Sri) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Rabu (26/2/2025). Mereka menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, khususnya dalam aspek efisiensi dan kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

Dalam aksi ini, massa terbagi di dua titik berbeda. HMI menggelar orasi di gerbang keluar gedung DPRD Riau, sementara BEM Sri melangsungkan aksinya di gerbang masuk gedung.

Koordinator lapangan aksi dari BEM se-Riau, Ahmad Deni, menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, memprioritaskan realisasi anggaran pendidikan.

"Ketiga, segera cairkan 6.000 beasiswa mahasiswa Riau. Keempat, evaluasi total program makan bergizi. Kelima, tolak RUU TNI-Polri. Keenam, cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah. Ketujuh, sahkan Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Ahmad Deni.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Riau, Andi, yang menemui mahasiswa, berjanji akan meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.

"Aspirasi adik-adik ini akan kami suarakan di tingkat nasional. Tuntutan ini akan kami sampaikan, dan kami berterima kasih kepada mahasiswa atas kepeduliannya," ujar Andi.

Selama aksi berlangsung, ratusan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tampak siaga mengawal demonstran. Polisi juga menyiapkan mobil water cannon sebagai langkah antisipasi jika terjadi bentrokan. Meski demikian, aksi berlangsung dengan tertib dan damai. ***