PEKANBARU, GORIAU.COM—Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru belum menerima adanya pemantau Pemilu sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang nomor 42 tahun 2008. Padahal, pemungutan suara hanya tinggal menghitung hari.

"Kita sudah koordinasikan dengan KPU Kota Pekanbaru, belum ada satu pun pemantau yang melapor, hingga Kamis ini. Sebab keberadaan pemantau pastinya akan sangat membantu tugas-tugas pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presdien 2014," ujar anggota Panwaslu Kota Pekanbaru Bustami Ramzi, Kamis (3/7/2014). Bustami menjelaskan, pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sudah diatur jelas dalam 12 pasal pada undang-undang nomor 42 tahun 2008, mulai dari persyaratan dan tata cara menjadi pemantau, wilayah kerja pemantau, tanda pengenal, hak dan kewajiban pemantau, larangan bagi pemantau, hingga sanksi bagi pemantau. Dikatakannya, pemantau Pemilu bisa berasal dari LSM, badan hukum dalam negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat. Begitu pun dengan persyaratannya, pemantau bersifat independen, mempunhai sumber dana yang jelas dan terdaftar serta memperoleh akreditasi dari KPU sesuai tingkatan. "Ada atau tidak pemantau Pemilu ini kita tetap akan coba menggerakkan peran relawan pengawas Pemilu yang pernah kita lakukan saat Pemilu legislatif lalu," tutupnya.(rls)