PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang Paripurna Penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 yang berlangsung Kamis (3/7/2014), memutuskan untuk menyepakati yang disampaikan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Arsyadjuliandi Rachman.

Namun tidak mudah untuk mendapat kata sepakat dari rapat paripurna tersebut. Dimana pada saat berlangsungnya paripurna, ada interupsi yang disampaikan salah satu anggota rapat.

Rusli Efendi, Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Riau menyampaikan interupsi ada kejanggalan dalam penyerahan RPJMD Provinsi Riau tersebut.

Dimana menurutnya, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

"Sekedar mengingatkan, ada satu pasal yang menurut belum dilewati, yakni padal 60 yang diawali dari pasal 52. Dimana proses RPJMD ada namanya penyusunan rencana awal, yakni keseoatakan dengan DPRD sebelum menjadi RPJMD," kata Rusli.

"Itu pun juga disertai dengan ketentuan dilakukan dua setengah bulan setelah Gubernur Riau dilantik," sambung Rusli saat interupsi.

Dalam aturan tersebut dijelaskan jika RPJMD baru dapat disusun setelah melalui mekanisme, dimana pembahasan rancangannya dengan legislatif. Kemudian baru dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

"Setelah tahapan ini, RPJMD baru dapat disusun, dan diserahkan kepada Legislatif dalam Paripurna," lanjut Rusli.

Paripurna kemudian memutuskan untuk diskors dan dilakukan pembahasan unsur Pimpinan selama 15 menit untuk membahas mekanisme kesepakatan (MoU) yang terlewati sebelum RPJMD diserahkan.***