KAMPAR - video aksi 'flying fox' tiga bocah dari Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar mendadak viral sepekan terakhir. Pasalnya, peralatan 'flying fox' mereka merupakan peralatan pengangkut sawit.

Video ini menjadi viral karena mereka masing mengenakan seragam SD dan sejumlah narasi di media sosial kerap menyalahkan pemerintah karena ketiadaan akses jalan, sehingga mereka harus 'terbang' untuk sampai ke sekolah. Video ini menjadi perhatian pemangku kebijakan di pemerintah pusat.

Anggota DPR RI Dapil Riau 2, Syahrul Aidi Maazat, mendapatkan langsung perintah dari DPP PKS untuk mengunjungi lokasi kejadian guna memastikan kondisi real di lapangan.

Selain karena Kampar adalah Dapilnya, Mantan Anggota DPRD Kampar ini diutus oleh partai karena saat ini Syahrul diamanahkan bertugas di Komisi V, membidangi infrastruktur. Syahrul mendengarkan langsung penjelasan dari masyarakat setempat dan tiga anak yang ada dalam video.

Berdasarkan pantauan dan penjelasan pihak terkait, Syahrul menyampaikan bahwa narasi di media sosial banyak yang keliru. Karena saat direkam, anak-anak ini hanya bermain di luar jam sekolah. Dan itu masih di bawah pengawasan keluarga dan pekerja yang ada di lokasi kejadian.

"Kemarin saya langsung dialog dengan anak-anak dan para pekerja disana, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya bermain. Kalau pergi sekolah mereka biasanya ada jalur khusus. Kalau air sedang surut, mereka melewati aliran sungai yang ada di bawah rel keranjang kelapa sawit tersebut. Jadi itu clear. Dan karena ini berada dalam kawasan perkebunan pribadi, maka fasilitas pemerintah tak bisa kita bangun," terang Syahrul Aidi.

Yang menarik perhatian Syahrul Aidi, hikmah dari kejadian ini adalah terbukanya sisi lain dari pekerja perkebunan yang ada di Riau. Baik itu lahan perkebunan milik pengusaha secara pribadi atau pun telah memiliki badan hukum.

Dia menyoroti tiga fasilitas mendasar yang harus disediakan oleh pengusaha di luar gaji yang pekerja dapatkan.

"Pekerja harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Tiga sektor ini harus diberikan oleh pengusaha. Jangan anggap dengan memberi mereka gaji, semua telah selesai. Contoh di bidang pendidikan, jika anak dari pekerjanya sekolahnya jauh, maka disediakan alat transportasi berupa kendaraan. Kemudian fasilitas jalan dan jembatan juga diperhatikan," terang Syahrul Aidi.

Dia juga meminta agar tingkat kesejahteraan pekerja ini juga diperhatikan oleh pemerintah setempat. Jangan sampai nanti ketika masalah telah muncul, baru hal tersebut dipersoalkan. ***