JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA, menyoroti menurunnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi akhir-akhir ini. Penurunan dukungan tersebut terlihat dari berkurangnya alokasi beasiswa bagi mahasiswa kejuruan padahal sektor ini memegang peranan strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil, Ahad (24/5/2026).

"Saat melakukan kunjungan ke Akademi Komunitas (AK) Tekstil Solo beberapa hari lalu ternyata beasiswa mahasiswa yang sudah tidak ada lagi. Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA.

Kondisi ini memicu dorongan kepada pemerintah agar memperkuat kembali program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Ketersediaan beasiswa diyakini mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah agar tertarik masuk ke jalur vokasi. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga diminta mulai mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke fasilitas pendidikan keterampilan.

"CSR industri jangan hanya fokus pada kegiatan sosial umum, tetapi juga harus menyentuh pendidikan vokasi melalui bantuan alat, beasiswa, dan bahkan jaminan kerja," tegasnya.

Kolaborasi erat antara penentu kebijakan, dunia industri, dan lembaga pelatihan menjadi faktor utama terciptanya ekosistem kompeten untuk menghadapi persaingan tenaga kerja global. Daerah pemilihan Riau dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam mengaplikasikan pengembangan vokasi ini berkat masifnya operasional berbagai sektor industri di wilayah tersebut.

"Riau punya basis industri yang kuat. Ini harus disinergikan dengan dunia pendidikan vokasi agar menciptakan SDM unggul," jelasnya. ***