BENGKALIS, GORIAU.COM - Rapat paripurna laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kembali batal digelar, Senin (13/5). Lagi-lagi penyebabnya tidak kuorum. Ini merupakan yang ketiga kalinya batal dilaksanakan sehingga kinerja wakil rakyat mendapat sorotan sejumlah kalangan.

''DPRD Bengkalis jangan hanya pandai menghabiskan anggaran semata dari APBD. Masak, rapat paripurna tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah tiga diagendakan batal dilaksanakan karena tidak kuroumnya kehadiran wakil rakyat,” ujar Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga (Fokal) Bengkalis, Syafril Naldi, Rabu (15/5/2013).

Pria yang biasa disapa Onal ini sangat menyayangkan DPRD Bengkalis secara kelembagaan gagal melaksanakan tugas serta tanggungjawab kepada masyarakat. Sejak pengesahan APBD Februari lalu, nyaris tidak ada aktivitas di lembaga legislatif.

Menurut Onal lagi, sikap mayoritas wakil rakyat yang tidak hadir-hadir pada rapat paripurna, menunjukan indikasi ketidakberpihakan mereka kepada kepentingan masyarakat. Apalagi Ranperda PBB sangat urgen untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB di pedesaan dan perkotaan. Apalagi Menteri Keuangan RI sudah memberi deadline selambatnya awal Mei Perda PBB Perdesaan dan Perkotaan ini sudah harus disahkan.

''Kita tidak tahu apakah ini kelalaian atau unsur kesengajaan dari mayoritas kalangan wakil rakyat. Pansus PBB bekerja menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD, tetapi hasil kerjanya tidak bisa sampaikan karena sudah tiga kali rapat paripurna batal digelar,” jelas Onal.

Menyikapi keritikan tersebut, Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah menyebutkan bahwa dirinya selaku pimpinan dewan sudah mengagendakan rapat paripurna melalui Badan Musyawarah (Banmus) di DPRD. Akan tetapi sudah tiga kali rapat paripurna diagendakan, tiga kali pula gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum.

''Tugas saya selaku pimpinan DPRD adalah mengagendakan rapat paripurna dan sekaligus memberitahu kawan-kawan di dewan ini. Soal hadir tidaknya kawan-kawan, saya tidak memaksakan kehendak karena ada mekanisme di DPRD tentang susunan dan kedudukan anggota dewan,” papar Jamal.

Rapat paripurna laporan Pansus PBB Pedesaan dan Perkotaan seyogyanya dilaksanakan, Senin (13/5) pukul 14.00 WIB. Namun hingga pukul 17.00 WIB kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuroum untuk digelarnya paripurna sehingga terpaksa kembali batal untuk yang ketiga kalinya. (jfk)