PEKANBARU - Puluhan siswa SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru menggelar aksi di halaman sekolah menuntut pemberhentian kepala sekolah karena diduga tidak transparan dalam mengelola dana sekolah. Mereka juga mengkritisi kebijakan yang dinilai semena-mena kepada guru honor, Senin (15/7/2019).

Mereka menuding Kepala sekolah telah mengeluarkan dua guru honorer atas keputusannya sendiri dan dilakukan secara sepihak. 

Muhammad Deo Arianda, salah satu siswa kelas XI menuturkan sebelum digantikan Kepala sekolah dan dikembalikan dua guru honorer, mereka akan gelar aksi mogok belajar serta tidak akan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"Sebelum pak Alisman turun dan ayahnda kami, dan dua guru honor pak Gusrianto dan ahlul alamsyah dikembalikan, kami akan mogok belajar dan tidak akan membayar SPP," kata Deo di Pekanbaru.

Selain itu, salah satu alumni ke VII SMK Muhammadiyah, Hafiz yang turut hadir dalam aksi demo ini juga menuturkan, dana trasparansi sudah lama terjadi.

Salah satunya yaitu iuran pembuatan kartu pelajar yang bisa digunakan untuk pengambilan uang di ATM, yang sampai saat ini setelah menjadi alumni tidak kunjung diberikan.

"Kami pada awal masuk di minta uang iuran Rp50.000 untuk pembuatan kartu pelajar yang bisa digunakan untuk ATM, tapi sampai kami tamat kartu itu belum didapatkan," kata Hafiz.

Saat di konfirmasi atas tuntutan siswa, bidang Tata Usaha (TU) Fikrizon mengatakan, kepala sekolah tidak bisa memberikan tanggapan sebab saat ini seluruh guru sedang rapat dengan pimpinan daerah Muhamadiah Pekanbaru.

Ia mengatakan terkait tuntutan yang dilakukan oleh siswa telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan telah menjadi bahasan.

Ia mengatakan terkait dugaan korupsi dana BOS, pimpinan Muhammadiyah telah melakukan investigasi mengenai laporan tersebut, serta telah membentuk tim khusus.

"Untuk hasil, ada beberapa tunutan, yang memiliki kesalahan, tapi bisa kita luruskan lagi, artinya kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak dilakukan lagi, dan rata-rata masalah norma. Sedangkan korupsi yang di tuntut 1 miliar tidak terbukti," kata Fikrizon.

Tidak hanya itu, pimpinan daerah juga telah mengambil sikap yaitu,dua guru tidak diperpanjang lagi untuk mengajar dan diberhentikan.

Untuk pembuatan Kartu Pelajar multifungsi yang dipertanyakan alumni, fikrizon mengatakan hal itu adalah program yang telah diwacanakan sejak dua tahun yang lalu. Namun saat ini belum berjalan.

"Jadi kita ada program kartu pelajar berbentuk ATM, cuman untuk tindak lanjut pasti adaya proses dan meminta kesepakatan dari pihak bank," katanya.

Ia menampik bahwa dana iuran yang dibayarkan oleh siswa untuk pembayaran kartu pelajar masih sama wali kelas dan belum diserahkan ke pihak sekolah. ***