
JAKARTA - Ratusan sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, termasuk para guru besar, menilai Presiden Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan demi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.
Dikutip dari Sindonews.com, sivitas akademika UPI menilai perilaku Jokowi menjadi gejala degradasi etika, nilai dan moral dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.
Para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni UPI menyuarakan sikap mereka melalui Petisi Bumi Siliwangi. Lima poin petisi itu dibacakan secara bergiliran oleh beberapa guru besar dan mahasiswa. Di antara guru besar yang hadir adalah Prof Cecep Darmawan, Prof Elly Malihah, dan Prof Amung Ma'mun.
"Kami forum sivitas akademika UPI dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini," kata Prof Cecep Darmawan saat membacakan petisi di hadapan sivitas akademika di Taman Partere, Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).
Cecep Darmawan menyatakan, rentetan tindakan pengabaian etika, moral, nilai-nilai Pancasila dan pelanggaran norma konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu. Hal itu menunjukkan bingkai kebangsaan dan kenegaraan telah rusak.
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," tegas Cecep Darmawan.
Prof Cecep Darmawan menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang secara terbuka berpihak dan terlibat dalam kampanye politik pada pemilu 2024.
"Kami sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara," kata guru besar lain.
Sikap Jokowi, menurut Cecep, tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yaitu “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.
"Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan," ucap Prof Cecep.
Sikap Jokowi dinilai sivitas akademika UPI tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya hasil Pemilu 2024, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu meningkat, dan lebih buruk dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan negara.
Berikut Petisi Bumi Siliwangi UPI:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.
2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
4. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepenungan politik praktis kampanye pemilu.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.***