Gubri Bacakan LKPJ Tahun 2018 Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2014-2019

PEKANBARU - Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah Tahun 2014-2019 dilaksanakan Senin (11/2/2019).

Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati langsung memimpin rapat paripurna pada hari ini yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Kordias Pasaribu dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman, yang hadir juga langsung Gubernur Riau Wan Thmarin Hasyim bersama Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi.

Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim langsung membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah Tahun 2014-2019 di Rapat Paripurna terbuka pada hari ini. Usai membaca (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2018 dan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah Tahun 2014-2019 Tiga Gubernur yang dimulai dari masa jabatan Bapak Anas Ma’mun, Bapak Arsyadjuliandi Rachman hingga Bapak Wan Thamrin Hasyim sendiri, ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan DPRD terkait LKPJ yang telah disampaikan tersebut. “Apapun hasilnya, tentunya kita akan menerima dengan lapang dada”, ujar Wan Thamrin Hasyim.

Pada penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, dari delapan fraksi sebanyak empat fraksi tidak membacakan pandangan umum mereka dan menyerahkan langsung kepada pimpinan rapat.

Keempat fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan dimana juru bicara Ev Tenger Sinaga menyerahkan pandangan fraksinya kepada pimpinan rapat Kordias Pasaribu. Demikian juga halnya dengan fraksi Demokrat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Nasdem-Hanura.

Sedangkan empat fraksi yang membacakan pandangan umum mereka adalah Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Karmila Sari, dimana Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Riau dakam kurun waktu lima tahun terakhir dengan sejumlh catatan.

“Penurunan jumlah warga miskin, meningkatnya pendapatan perkapita dan realisasi PAD mencapai 91,8 persen patut mendapat apresiasi. Namun kedepannya sejumlah sektor yang mendatangkan PAD harus lebih ditingkatkan lagi, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata harus lebih digairahkan,”ungkap Karmila.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tajam menyoroti kinerja Pemprov Riau dalam lima tahun terakhir lewat juru bicaranya Bagus Santoso.

Sedangkan Fraksi Gerindra Sejahtera dengan juru bicara Markarius Anwar menyinggung tentang pembangunan infrastruktur yang belum merata diseluruh kabupaten dan kota di Riau. Fraksi gabungan Partai Gerindra dan PKS ini juga menyebut soal tapal batas antar daerah masih ada yang belum tuntas.

Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umum yang dibacakan Solihin Dahlan menyayangkan pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 yang tumbuh lambat dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya 2,34 persen. Hal tersebut menurutnya berdampak pada pertumbuhan keseluruhan ekonomi daerah, meski tidak terlalu signifikan. (advertorial)