BAGANSIAPIAPI - Tim penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (28/7/2026) sore. Penggeledahan yang berlangsung di kompleks Perkantoran Batu Enam, Bagan Punak ini diduga kuat berkaitan dengan penyelidikan proyek pembangunan Jembatan Air Hitam di Kecamatan Pujud.

Kedatangan sejumlah personel kepolisian tersebut membuat suasana kantor mendadak tertutup. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUTR Rokan Hilir enggan memberikan komentar dan memilih bungkam terkait aktivitas penggeledahan yang sedang dilakukan oleh penyidik Polda Riau tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK mendapati adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi pada sembilan paket dengan nilai mencapai Rp2.839.747.118. Selain itu, ditemukan juga potensi kelebihan bayar atas pekerjaan kontrak sebesar Rp456.070.883, serta kelebihan bayaran lainnya senilai Rp376.559.006.

Proyek Jembatan Air Hitam diketahui dibangun dengan spesifikasi panjang 140 meter dan lebar 7 meter. Pembangunan infrastruktur ini menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hilir tahun 2022 sebesar Rp33 miliar dan telah diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, pada Juli 2023 lalu.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Ade Kuncoro Ridwan, membenarkan adanya tindakan hukum di instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

"Benar, ada penggeledahan, penyelidikan di Kantor Dinas PUTR Rohil," tegas Ade Kuncoro Ridwan saat dikonfirmasi oleh awak media.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUTR Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan tersebut. Khoirul diketahui belum menjabat di instansi tersebut pada saat proyek Jembatan Air Hitam dikerjakan tahun 2022. Meski begitu, kehadiran penyidik kepolisian di kantor yang mengelola banyak proyek fisik ini telah memicu beragam tanggapan dari masyarakat sekitar. ***