RENGAT,GORIAU.COM - Sehari setelah Kejaksaan Negri Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengumumkan penetapan Sekda Inhu, Raja Erisman, Senin (19/1/2015) kemaren sebagai tersangka dalam kasus korupsi ABPD Inhu tahun 2011. Hari ini, Selasa (20/1/2015), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu gelar pembekalan Undang-undang nomor 20 tahun2001 tentang tindak pidana korupsi.

Pembekalan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Inhu, Isdjarwadi dan diikuti seluruh Kepala SKPD, PPK dan PPTK dilingkungan Pemkab Inhu. Bertempat di Aula Kantor Bappeda Inhu, Pematang Reba, sebagai pembicara dalam acara tersebut, Pemkab Inhu langsung mendatangkan Kajari Rengat, Teuku Rahman.

Asisten Ekbang, Isdjarwadi, dalam sambutannya menyebutkan bahwa, Kabupaten Inhu harus bisa terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain menimbulkan kerugian negara, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut juga akan menyebabkan kerugian masyarakat.

"Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tentu harus ditanamkan dan dilmulai dari diri kita sendiri, sehingga bisa sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Inhu yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan agamis Tahun 2020", sebutnya.

Untuk mewujudkan itu semua, tentunya harus dibarengi dengan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Pembekalan ini sangat penting diikuti, terutama bagi pengguna anggaran dan pengelola keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal - hal yang dilarang keras yang mengacu kepada tindak pidana korupsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Inhu", tukasnya.

Kajari Rengat, Teuku Rahman, selaku pembicara pada acara tersebut mengatakan bahwa, pengguna anggaran dan pengelola keuangan lainnya tidak boleh menyalah gunakan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah dan mengenai laporan keuangan diakhir tahun, para pengguna anggaran dan pengelola keuangan lainnya harus berhati - hati, karena bisa mangacu kepada tindak pidana korupsi.

Kajari juga menjelaskan bahwa, pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya pengguna anggaran dan pengelola keuangan dari pihak pemerintah, akan tetapi juga pihak swasta dan koorporasi.

Ditambahkannya, alat bukti dalam tindak pidana korupsi dapat berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, surat dan bukti elektronik berupa sadapan.

"Maka, saya berharap kepada pengelola keuangan untuk dapat melakukan tindakan dan kegiatan sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan periundang undangan. Sehingga kita semua bisa terlepas dari jeratan hukum tindak pidana korupsi", tegasnya.(jef)