PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Gara-gara konflik internal yang terjadi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puksesmas) Kuala Kampar berdampak pada pasien yang akan berobat di puskesmas. Pasalnya, saat ini terjadi dukung mendukung terkait pimpinan di puskesmas itu, yang ternyata hal ini berimbas pada pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut.

"Saat itu, saya membawa Pak Sudirman ke puskesmas. Pak Sudirman ini memang sebelumnya ditangani oleh Dokter Yossi tapi karena saat itu beliau tak ada maka seharusnya kan ditangani oleh dokter lain yang ada di situ. Tapi rupanya, para petugas di sana tak menanganinya secara maksimal karena katanya beliau adalah pasiennya Dokter Yossi," terang Syam didampingi Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kuala Kampar, Abdul Murat dan Wakil Ketua PP Kuala Kampar pada sejumlah media di Pangkalan Kerinci.

Syam mengatakan bahwa dirinya kecewa mendapati kenyataan ini, padahal semestinya sesuai dengan fungsi dan tugasnya dokter dan lembaga puskesmas, maka dia harusnya melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan pasien si A dan pasien si B. Menurutnya, hal ini terjadi tak lepas dari adanya konflik internal yang ada di puskesmas tersebut.

"Saat ini, Kepala Puskesmas itu dijabat oleh Plt Mukhlis sementara masyarakat sendiri menginginkan Dr Yossi yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Tapi terlepas dari konflik yang ada, jangan lah hal ini berimbas pada pelayanan ke pasien," katanya.

Pernyataan ini diperkuat juga oleh Ketua PP Kuala Kampar, Abdul Murat, dan Wakil Ketua PP Kuala Kampar. Bahkan, menurutnya, pihaknya selaku ormas di sana telah mengumpulkan tandatangan dari masyarakat yang menginginkan agar Dokter Yossi yang menjadi Kepala Puskesmas di sana.

"Dan tandatangan itu telah kami serahkan langsung ke Dinas Kesehatan saat mereka melakukan Program Pelalawan Sehat di daerah kami. Aspirasi masyarakat itu diterima langsung oleh Pak Asril," ujarnya.

Tak hanya itu, sambungnya, untuk persoalan konflik internal ini mereka juga telah mengadukan hal ini ke Dinas Kesehatan. Hal ini dilakukan karena mereka tak menginginkan konflik internal yang terjadi di Puskesmas Kuala Kampar berimbas langsung pada pelayanan ke masyarakat.

"Aspirasi 337 tandatangan masyarakat itu terkumpul karena mereka menilai Dokter Yossi itu sangat mengerti dengan masyarakat. Ini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan menandatangani surat pernyataan itu bukan keinginan dari Dokter Yossi tapi murni keinginan kami sebagai masyarakat, jadi jangan salah menilai," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Plt Sekretaris Dinas kesehatan, Asril SKM M.Kes, saat dikonfirmasi di acara Konferkab PGRI Pelalawan, Sabtu (16/2/2013), mengakui bahwa dirinya memang telah menerima aspirasi masyarakat yang menginginkan Dokter Yossi didefinitifkan menjadi Kepala Puskesmas Kuala Kampar namun pihaknya membantah jika pasien terlantarkan karena adanya konflik internal itu.

"Kami telah menerima dan menampung aspirasi masyarakat, tapi jika sampai pasien terlantar karena konflik internal, itu tak benar. Jadi pasien Pak Sudirman itu menderita gejala stroke dan sudah langsung ditangani oleh para petugas di sana secara maksimal. Tapi kemampuan sebuah puskesmas untuk menangani penyakit stroke tak maksimal, karena puskesmas paling bertindak dengan memberikan infus dan oksigen sementara untuk mendeteksi apakah terjadi pembekuan darah di kepala, puskesmas tak memiliki fasilitas itu," ungkapnya.

Artinya, sambungnya, bahwa tak ada petugas kesehatan yang membiarkan pasiennya terlantar hanya dikarenakan adanya konflik internal. Bahkan saat ini, untuk memaksimalkan maka pasien Sudirman akan dirujuk ke Rumah Sakit Balai Tanjung Karimun dengan menggunakan biaya dari Jamkesda Pelalawan.

Sementara untuk soal mendudukkan Dokter Yossi menjadi Kepala Puskesmas itu bukanlah wewenang dari Dinas Kesehatan karena itu adalah domainnya Bupati Pelalawan. Karena selama ini jika Kepala Puskesmas tak ada maka secara otomatis Kepala Tata Usaha (Ka. TU)-nya yang naik menjadi Plt-nya. Pasalnya, ini adalah jabatan struktural sementara Dokter Yossi dan dokter lain yang ada di Puskesmas tersebut yakni Dokter Yulli hanyalah tenaga fungsional saja.

"Analogi sederhananya adalah jika Pak Camat tak ada maka secara otomatis Sekcam yang akan naik menggantikan camat atau sebagai Plt sementara, karena ini adalah jabatan struktural. Tapi bisa jadi yang bukan Sekcam atau tenaga fungsional menjadi Camat, namun itu bukan domain kami," terangnya.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh orang nomor satu di lingkungan Dinas Kesehatan Pelalawan, Drs Darwis Alkadam M.Si. Menurutnya, dirinya juga sudah mengetahui adanya konflik internal yang terjadi di Puskesmas Kuala Kampar sampai kemudian masyarakat menyampaikan aspirasi yang menginginkan Dokter Yossi menjadi Kepala Puskesmas Kuala Kampar defenitif.

"Selama ini, Kepala Puskesmas adalah jabatan struktural jadi jika tak ada Kapuskesmas maka Ka TU-nya yang menggantikan kapuskesmas. Tapi untuk aspirasi masyarakat akan kami tampung, karena kalau untuk masalah defenitif adalah kewenangan kami tapi jika untuk defenitif itu adalah domainnya Baperjakat," ungkapnya.

Disinggung akibat konflik internal ini sehingga berdampak pada pelayanan ke masyarakat, Darwis mengakui tak tahu soal itu. Tapi jika hal ini memang benar terjadi maka dirinya memastikan akan mengambil tindakan. Pasalnya, terlepas dari ada atau tidaknya konflik internal namun jangan sekali-kali petugas kesehatan membeda-bedakan pelayanan pada pasien.

"Tidak bisa seperti itu, tenaga kesehatan membeda-bedakan pasien si A atau pasien si B, ini lepas dari ada atau tidak adanya konflik. Saya belum dapat laporan soal ini dari Ka TU-nya, tapi kalau memang benar terjadi maka saya pastikan akan menegur dan mengambil tindakan pada petugas kesehatan yang melakukan hal itu," beber Darwis seraya mengatakan dirinya kecewa jika ada petugas kesehatan yang tak profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. (ilm)