PEKANBARU, GORIAU.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai pemerintah daerah Riau kembali menunjukkan perilaku boros dalam menggunakan APBD. Tahun ini pemerintah daerah membelanjakan Rp4,9 Miliar hanya untuk membeli dua unit mobil dinas (Mobdin) untuk keperluan seorang ketua DPRD Provinsi Riau. Hal ini jelas bentuk pemborosan dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik luas.

Demikian dikatakan Kordinator FITRA Riau, Usman, Rabu (22/10/2014). Diungkapkannya, dua mobil dinas yang akan diberikan untuk ketua DPRD tersebut berupa mobil jenis Sedan dengan harga Rp1,8 Miliar dan jenis jeep seharga Rp3,1 Miliar. Pengadaan kedua mobil tersebut sudah mulai dilelang di LPSE Provinsi Riau.

"FITRA Riau menghitung, jika anggaran sebesar Rp4,9 Miliar untuk menyediakan fasilitas kesenangan ketua DPRD itu digunakan untuk memberikan subsidi siswa miskin di Riau, maka ribuan siswa miskin di berbagai jenjang terselamatkan. Apabila disamakan dengan anggaran bantuan siswa miskin (BSM) di Riau untuk tingkat SMA yang besarnya Rp1,2 juta per siswa, maka terdapat 4.117 siswa miskin terbantu pembelian seragam sekolahnya selama satu tahun," kata Usman.

Untuk tingkat SMP, lanjutnya, BSM per siswa sebesar Rp750 ribu, maka anggaran untuk beli dua unit mobil itu, bisa membantu 6.588 siswa. Begitu juga untuk tingkat SD, BSM yang disediakan sebesar Rp560 ribu/siswa, jika diambil dari dana mobdin itu, maka 8.823 siswa akan terbantu.

"Ini menunjukkan bahwa birokrat Pemerintah Provinsi Riau hingga kini belum 'sadar' untuk menggunakan APBD secara efisien, efektif dan untuk sebesar-sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 23 ayat (1). Padahal masih banyak persoalan pelayanan dasar publik yang masih terjadi di Riau," tandas Usman. (wdu)