JAKARTA - Maraknya fenomena kotak kosong dipilkasa Sulawesi Selatan menuai kririkan, hal ini dinilai ancaman bagi proses demokrasi di Indonesia yang baru berkembang dan mundurnya kualitas demokrasi itu sendiri.

Salah satu kader Gerindra, meminta DPP Gerindra untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian rekomendasi pada bakal calon bupati/wakil bupati Kabupaten Enrekang, menurut Tahir yang dikonfirmasi via seluler menyatakan bahwa rekomendasi kotak kosong tidak sesuai dengan nafas partai Gerindra.

Pada satu sisi Pihak DPD partai Gerindra Sulsel menyatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme partai.

Adanya fenomena kotak kosong di wilayah Sulsel dianggap tidak akan mencederai proses demokrasi.

Sementara peraturan KPU, bagi daerah pilkada yang hanya ada satu pasangan calon atau adanya pasangan calon yang tidak mencukupi syarat pencalonan maka pendaftaran bakal calon akan diperpanjang selama 3 hari sejak batas akhir pendaftaran pencalonan.

Pengamat muda Andi Kurnia menilai adanya fenomena kotak kosong ini menggambarkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Menurut dia dengan rentan waktu yang cukup panjang perjalanan demokrasi Indonesia haruslah memberi kematangan pada masyarakat yang notabene sebagai pemilih.

"Kotak kosong dalam pilkada tidak memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat yang lebih baik, kualitas demokrasi semakin menurun dan akhirnya rakyat seolah terpaksa memilih pemimpinnya, sebab tidak ada optional yang lain ditawarkan partai politik" ujar Andi Kurnia yang juga menjabat sebagai pengurus Bakornas PB-HMI itu. ***