PEKANBARU – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp16.911 per dolar AS pada awal perdagangan Rabu (9/4/2025) pagi memberikan dampak beragam bagi Provinsi Riau. Sebagai provinsi dengan basis ekonomi ekspor berbasis sumber daya alam, pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut akan sangat signifikan.

Menurut Ekonom Senior dari Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, Rabu (9/4/2025), pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya barang impor dan proyek infrastruktur yang menggunakan komponen impor, sementara potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ekspor, terutama dari bagi hasil pajak.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menunjukkan pelemahan di awal perdagangan Rabu (9/4/2025) hari ini. Rupiah dibuka melemah sebesar 20 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp16.911 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah tercatat berada di level Rp16.891 per dolar AS. Koreksi ini mencerminkan tekanan yang masih membayangi pasar keuangan domestik di tengah dinamika global.

"Sebenarnya pelemahan rupiah dalam waktu yang cepat menguntungkan perusahaan ekspor komoditas seperti CPO, karet, pulp dan kertas karena pendapatan dalam dolar AS bernilai lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah. Demikian pula halnya dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara karena biaya wisata di Riau menjadi lebih murah bagi turis asing," papar Dahlan.

Namun, lanjut dia, bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor akan mengalami kenaikan biaya produksi, seperti industri manufaktur dan pengolahan. Apalagi bagi usaha kecil menengah yang menggunakan bahan baku impor akan tertekan, sementara yang berorientasi ekspor bisa mendapat keuntungan.

"Bagi masyarakat umum, pastinya akan terjadi penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang-barang impor dan produk dengan komponen impor, munculnya inflasi harga kebutuhan pokok, terutama yang mengandung komponen impor," papar Dahlan.

Namun bagi petani lokal yang menghasilkan produk bahan baku untuk ekspor, seperti petani sawit, karet, dan komoditas ekspor lainnya, mereka berpotensi menerima harga jual yang lebih tinggi. "Juga kenaikan upah atau bonus bagi pekerja di industri berorientasi ekspor yang mendapat keuntungan dari pelemahan rupiah," sebut Dahlan.

Bagaimana Pemprov Riau menyikapi situasi ini? Menurut hemat Dahlan, pemerintah daerah perlu menyikapinya dengan cara memfasilitasi peningkatan volume ekspor komoditas unggulan Riau. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan impor dan melakukan pengawasan pasar dan menjaga stok kebutuhan pokok untuk mencegah lonjakan harga.

"Kebijakan Gubernur (Riau) untuk melakukan efisiensi harus dilanjutkan, juga menyesuaikan dengan anggaran belanja, terutama untuk proyek yang banyak menggunakan komponen impor," kata Dahlan. ***