PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara Lurah Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Asnetti Yusra. Tindakan ini dilakukan menyusul dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bawah Jembatan Leighton I.

Asisten I Setdako Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengonfirmasi bahwa surat pembebastugasan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Agung pada Rabu (9/4/2025) sore.

"Pak Wali dan Pemko Pekanbaru mengambil kebijakan untuk sementara membebastugaskan lurah dari jabatannya. Surat keputusannya sudah diteken," ujar Masykur.

Dugaan pungutan THR ini mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan permintaan THR kepada PKL. Konten pesan tersebut dengan cepat menyebar dan mendapat sorotan publik.

Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, menyebut bahwa yang bersangkutan telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Benar kita sudah panggil yang bersangkutan, pemeriksaan masih berjalan," ungkap Iwan.

Masykur menambahkan bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat akan segera disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna menentukan sanksi lanjutan.

"Kita minta Inspektorat menggesa proses ini dan segera diteruskan ke BKPSDM," jelasnya.

Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi, mengakui telah menerima laporan awal mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami sudah mendapatkan laporan," singkatnya.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Wali Kota Agung menunjuk Sekretaris Camat Senapelan, Raisah Vinora Putri, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Lurah Kampung Baru.

Pemko Pekanbaru menegaskan pentingnya menjaga integritas aparatur pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat.

"Kita tidak akan mentolerir tindakan yang menyimpang, apalagi jika sampai merugikan masyarakat kecil. Pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan profesional," tegas Masykur. ***