PEKANBARU - Setelah mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya DPRD Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Peerioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni tahun 2016 sebesar Rp11,2 triliun.

Rapat paripurna kesepekatan KUA-PPAS RAPBD Murni 2016 dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Drs. Manahara Manurung bersama dr. H. Sunaryo dan dihadiri Pelaksana tugas Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (2/12/2015) malam.

“Anggaran yang ada dalam RAPBD Murni 2016 sebesar Rp11,2 triliun. Diantaranya Pendapatan sebesar Rp7,7 trilun, SiLPA sekitar Rp3,5 trilun,” kata Manahara Manurung.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Rokan Hilir ini pun mengatakan, untuk pengesahan RAPBD Murni 2016 akan dilaksanakan pada pertengahan Desember ini, pihaknya terus menggesa agar bisa secepatnya terlaksana.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/30122015/kua-ppas2j-3765.jpgPlt Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Riau menandatangani KUA-PPAS 2016

“Mudah-mudahan paling lama pertengahan Desember ini, RAPBD Murni sudah bisa kami sahkan. Setelah MoU ini, masih banyak mekanisme yang mesti kami selesaikan lagi, termasuk verifikasi ke Kemendagri nantinya,” ungkap dia.

Dia mengatakan, DPRD Riau juga berharap awal tahun 2016 nanti, anggaran yang ada dalam APBD Murni 2016 bisa dilaksanakan. Pihaknya tidak ingin ada keterlambatan lagi.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/30122015/kua-ppas3j-3764.jpgPlt Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Riau.

“Awal tahun, anggarannya sudah bisa dicairkan dan semua kegiatan yang menyentuh dengan masyarakat juga bisa dijalankan,” sebut politisi PDIP ini.***