PEKANBARU – Kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menuai pro dan kontra. Salah satu pihak yang menilai kebijakan tersebut kurang tepat adalah Sekretaris Komisi I DPRD Riau, M Amal Fathullah.

“Ya tentu tidak tepat, karena akan berdampak pada perputaran ekonomi di Provinsi Riau,” ujar Fathullah, Rabu (12/11/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pemangkasan TPP juga dapat memengaruhi motivasi dan kinerja ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tentu kita tidak berharap kinerja mereka menurun. Karena itu, kami berharap tidak terjadi pemotongan di sektor TPP,” ucapnya.

Meski begitu, Fatahullah memahami bahwa kebijakan tersebut diambil karena beban keuangan Pemprov Riau yang tengah berat.

“Kita tahu Pemprov sedang menghadapi tekanan fiskal, seperti pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Tapi kita ingin ada solusi agar TPP tidak ikut dipotong,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pemangkasan itu berdampak langsung terhadap penyusunan anggaran dan kinerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. “Pemangkasan ini sudah dibahas di beberapa OPD. Dampaknya cukup besar, tapi kita masih berupaya mencari solusi lain agar kinerja pemerintahan tidak terganggu,” katanya.

Lebih lanjut, Fatahullah menegaskan bahwa pengurangan dana TKD tersebut juga berpotensi memengaruhi alokasi belanja daerah lainnya. “Kita khawatir pemotongan ini akan berdampak pada ASN. Namun mudah-mudahan ada solusi terbaik agar penyelenggaraan pemerintahan di Riau tetap berjalan optimal,” tuturnya.

Terkait langkah selanjutnya, DPRD Riau masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut di Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar). “Komisi III nanti akan membahas lebih rinci dari aspek teknis dan spesifik. Kita berharap ada jalan keluar, sebab kalau pemotongan ini berlanjut, tentu akan berpengaruh pada putaran ekonomi dan aktivitas pemerintahan di Riau,” tutupnya. (adv)