PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Ranperda penyertaan modal untuk dua BUMD milik Pemprov Riau, yakni PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan Jamkrida Riau, mulai melakukan rapat perdana pada Senin (8/12/2025).

Dalam rapat awal tersebut, sejumlah anggota dewan meminta penjelasan lebih rinci terkait kondisi terkini BRK Syariah sebelum pembahasan berlanjut ke tahap lebih teknis.

“Rapat kemarin masih pembahasan umum. Kita minta BRK menyampaikan performance tertulis terlebih dahulu. Kita ingin melihat seperti apa kondisi BRK, termasuk tingkat kesehatannya,” ujar Ketua Pansus, Robin PH, Selasa (9/12/2025).

Dalam Ranperda yang diajukan, tercantum usulan penyertaan modal untuk BRK Syariah sebesar Rp260 miliar, sementara Jamkrida Riau diproyeksikan memperoleh tambahan modal sekitar Rp50 miliar. Namun, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan, termasuk adanya tunda bayar kepada pihak ketiga pada APBD sebelumnya, DPRD menilai perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sumber dan skema penyertaan modal tersebut.

“Prioritas kita sekarang adalah menuntaskan tunda bayar. Jadi kalau penyertaan modal harus dalam bentuk uang tunai, tentu itu jadi pertimbangan. Tapi kita juga membuka kemungkinan lain, misalnya penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah,” kata Robin.

Ia menegaskan bahwa skema penyertaan modal tidak harus selalu berupa dana segar, namun dapat dilakukan melalui pengalihan aset daerah selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini masih rapat perdana, jadi semua opsi masih terbuka. Belum ada keputusan apa pun,” tambahnya.

DPRD Riau juga meminta BRK menyiapkan dokumen tertulis mengenai rencana penggunaan tambahan modal, proyeksi kinerja setelah menerima penyertaan, serta gambaran lengkap kondisi internal bank.

“Supaya jelas, tidak perlu tanya jawab lisan lagi. Kita minta semuanya disampaikan tertulis sebelum rapat lanjutan,” ujar Robin.

Ketika ditanya mengenai arah pembahasan ke depan, ia menegaskan bahwa detail terkait harapan DPRD terhadap penyertaan modal tersebut akan dibahas lebih intens pada rapat berikutnya.

“Nanti kita bahas lagi di rapat selanjutnya. Karena ini baru rapat awal, pertanyaan yang muncul juga masih bersifat umum.”tutup politisi PDIP ini. ***