PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, SH, MSi, melayangkan kritik terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang dinilainya belum memiliki langkah konkret dalam menyelesaikan kerusakan jalan di berbagai wilayah provinsi. Edi menyebut persoalan infrastruktur jalan yang memerlukan anggaran sekitar Rp22 triliun tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemprov Riau tahun 2026 tadi pagi, saya tidak melihat adanya rencana konkret dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan kerusakan jalan provinsi. Gubernur hanya menyebutkan bagaimana agar jalan provinsi dalam kondisi mantap, tanpa penjelasan strategi nyata,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan pokok, bukan hanya bagi kalangan dunia usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ia menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun hingga Rp1,8 triliun untuk infrastruktur, dengan maksimal Rp800 miliar di antaranya untuk perbaikan jalan.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskan perbaikan jalan, itu pun dengan catatan jalan yang sudah diperbaiki tidak rusak lagi,” jelasnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah agar melakukan terobosan kebijakan, salah satunya dengan melibatkan peran swasta dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Menurutnya, kolaborasi dengan sektor nonpemerintah menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran.

Edi mencontohkan kondisi jalan rusak parah di Kecamatan Tapung, yang menurutnya telah menimbulkan kecelakaan.

“Di Tapung itu, karena lubangnya besar, ada mobil sampai terguling. Kalau dibiarkan, lama-lama mobil berjalan di dalam lubang. Maka dari itu, gubernur harus segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kerusakan jalan ini,” tegasnya. ***