PEKANBARU – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU untuk mendapatkan Solar subsidi di Riau mendorong DPRD Riau mengambil langkah lebih serius. Dewan bersama sejumlah organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dan kebocoran distribusi Solar subsidi.

Usulan tersebut mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Riau yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan serta perwakilan GMKR, GEMA dan LMB, Hiswana Migas Riau, TNI dan Kepolisian, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat itu, persoalan Solar subsidi dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota. DPRD dan para pengusul meminta pemerintah membongkar terlebih dahulu dugaan kebocoran distribusi, termasuk kemungkinan adanya Solar subsidi yang digunakan pihak-pihak yang tidak berhak.

Parisman mengatakan, pihaknya akan segera menyurati Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan instansi terkait mengenai usulan pembentukan Satgas tersebut.

"Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma'mun Solikhin berharap Satgas dapat segera dibentuk karena persoalan antrean dan sulitnya mendapatkan Solar subsidi masih dirasakan masyarakat.

"Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya," katanya.

Menurut politisi PDIP tersebut, persoalan Solar subsidi tidak akan tuntas jika setiap instansi bekerja sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor untuk mengetahui penyebab sebenarnya di balik antrean panjang di SPBU.

Soroti Disparitas Harga hingga Kendaraan Mewah

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tingginya disparitas harga antara Solar subsidi dan BBM nonsubsidi seperti Dexlite. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi celah terjadinya pergeseran penggunaan BBM nonsubsidi ke Solar subsidi.

Dewan juga mempertanyakan masih ditemukannya kendaraan yang tergolong memiliki kemampuan ekonomi tinggi menggunakan Bio Solar.

"Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga," katanya.

Ia menyebut kendaraan seperti Pajero dan Fortuner ditemukan menggunakan Bio Solar. Karena itu, sistem barcode yang semestinya menjadi instrumen pengendalian juga dinilai perlu diperiksa efektivitasnya.

Persoalan yang lebih besar, lanjutnya, bukan hanya menyangkut kendaraan pribadi. Riau memiliki aktivitas industri yang cukup besar, dengan keberadaan pabrik, mesin dan alat berat yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar.

Dari informasi yang diterima dalam pertemuan tersebut, muncul dugaan adanya Solar subsidi yang digunakan untuk kebutuhan yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi.

Bahkan, terdapat informasi dari lapangan mengenai kendaraan tertentu yang diduga berulang kali mengambil Solar subsidi untuk kemudian "dilangsir" atau dijual kembali. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pengawasan serta penindakan aparat penegak hukum.

"Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang," ujarnya.

Tak Ingin Kuota Langsung Ditambah

DPRD Riau juga tidak serta-merta menyetujui wacana penambahan kuota Solar subsidi sebelum dugaan kebocoran distribusi ditelusuri.

Menurut Ma'mun, penambahan kuota belum tentu menyelesaikan persoalan apabila penyebab utamanya adalah penyelewengan.

"Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu," katanya.

Ia menilai penertiban harus dilakukan terlebih dahulu. Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kuota memang mencukupi, maka penambahan kuota tidak menjadi solusi yang diperlukan.

"Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus," ujarnya.

Karena itu, Satgas nantinya diharapkan dapat memetakan titik-titik rawan kebocoran, menelusuri pola distribusi, serta mengidentifikasi pihak yang diduga menyalahgunakan Solar subsidi.

Pengawasan Jangan Berhenti di SPBU

Selain distribusi, DPRD Riau juga menyoroti sistem pengawasan di SPBU, termasuk penggunaan CCTV dan jaringan sistem digital.

Dalam rapat disebutkan adanya kondisi tertentu ketika sistem pengawasan mengalami kendala jaringan. Bahkan, sejumlah SPBU di daerah terpencil disebut menggunakan jaringan alternatif.

Namun, menurut Ma'mun, pengawasan tidak boleh berhenti ketika Solar subsidi keluar dari SPBU.

"Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia enggak punya tanggung jawab," katanya.

Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan terpadu sejak BBM subsidi berada di SPBU hingga sampai kepada pengguna akhir.

DPRD juga mempertanyakan pola pengawasan distribusi Solar subsidi yang selama ini berada dalam ranah sektor ESDM. Menurutnya, perlu dipikirkan pola koordinasi dengan instansi lain yang memiliki jaringan pengawasan hingga tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, pembentukan Satgas diharapkan tidak sekadar menjadi respons terhadap antrean panjang di SPBU. Satgas nantinya diharapkan mampu menelusuri seluruh rantai distribusi Solar subsidi, mulai dari titik penyaluran, kendaraan pengguna, hingga dugaan penggunaan oleh sektor industri.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Solar subsidi benar-benar diterima masyarakat dan kelompok yang berhak, sekaligus mengungkap jika memang terdapat kebocoran atau penyalahgunaan dalam distribusinya. ***