PEKANBARU – Komisi III DPRD Kota Pekanbaru meminta anggaran Universal Health Coverage (UHC) dalam RAPBD 2027 ditambah sekitar Rp47 miliar. Kebutuhan program jaminan kesehatan itu diperkirakan mencapai Rp123 miliar, sementara anggaran yang masuk dalam rancangan KUA-PPAS baru sekitar Rp76 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mengatakan kebutuhan anggaran UHC meningkat karena adanya perubahan skema pembiayaan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam skema tersebut, pemerintah kota menanggung 80 persen dan pemerintah provinsi 20 persen untuk sekitar 150 ribu jiwa.

“Kebutuhannya kurang lebih Rp123 miliar. Kenapa ada penambahan? Karena ada budget sharing dengan provinsi yang berubah. Sekarang kita 80 persen, provinsi 20 persen untuk 150 ribu jiwa,” kata Tekad kepada awak media seusai hearing dengan Dinas Kesehatan Pekanbaru, Rabu, 19 Agustus 2026.

Tekad mengatakan anggaran yang telah dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS belum mencukupi kebutuhan tersebut. Dengan alokasi sekitar Rp76 miliar, masih terdapat kekurangan sekitar Rp47 miliar.

“Di rencana RAPBD-nya, di KUA-PPAS yang dimasukkan itu baru dianggarkan kurang lebih sekitar Rp76 miliar. Oleh karena itu kami tadi ingatkan kepada Dinkes harus berkomunikasi juga dengan TAPD agar anggaran ini harus ditambah, harus digenapkan kembali ke Rp123 miliar,” ujarnya.

Menurut Tekad, tambahan anggaran tersebut harus dicari tanpa mengurangi anggaran program lain yang berada di Dinas Kesehatan. Ia meminta pemerintah daerah mencari ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan UHC.

“Tanpa mengurangi anggaran lainnya yang di dalam Dinas Kesehatan. Itu yang kita minta pertama,” kata dia.

Tekad menilai kekurangan anggaran tersebut perlu segera diantisipasi karena UHC merupakan salah satu program yang langsung berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia mengatakan program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dengan menggunakan KTP. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan pembiayaan program tersedia sepanjang tahun anggaran.

“Kita berharap masyarakat yang baru tetap sangat terbantukan dengan program kita berobat hanya menggunakan KTP. Makanya harus ditambah sekitar Rp47 miliar lagi di situ,” ujarnya.

Tekad mengatakan tambahan anggaran UHC nantinya dapat dibahas bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD Pekanbaru. DPRD akan mendorong agar kebutuhan tersebut tidak kembali menjadi persoalan ketika program telah berjalan.

“Anggaran ini harus ditambah, harus digenapkan kembali ke Rp123 miliar. Kita minta dari pos yang lain untuk menambah di situ,” kata Tekad. ***