TELUKKUANTAN - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh, Rabu (13/12/2017).

Rombongan yang dipimpin Musliadi, Ketua Komisi A DPRD Kuansing datang bersama anggota. Ia menjelaskan, kedatangan mereka untuk melihat pelaksanaan asessment pejabat di Kota Payakumbuh.

"Kenapa kita pilih Kota Payakumbuh, karena pelantikan bupatinya sama dengan Kuansing," ujar Musliadi.

Dari hasil kunjungan, lanjut Musliadi, Pemerintah Kota Payakumbuh sudah dua kali melaksanakan asessment setelah bupatinya dilantik. Walikota Payakumbuh juga sangat tegas terhadap hasil asessment, hanya 36 hari langsung melakukan pelantikan.

"Sementara, kalau kita lihat di Kuansing, sudah melaksanakan asessment pada Oktober. Namun, hingga saat ini tak kunjung dilantik oleh bupati," ujar Musliadi.

Sikap Bupati Kuansing yang dinilai dingin menjadi pertanyaan oleh Komisi A DPRD Kuansing. Apakah asessment yang sudah dilaksanakan tidak akan bermasalah secara hukum, apabila tahun anggaran 2017 berakhir.

"Konsekuensi hukum terhadap pejabat yang telah lolos assement dan anggaran yang digunakan bagaimana nantinya, kalau tidak ada masalah ya tidak apa-apa, tetapi kalau bermasalah kan juga payah Kita,” tutur Musliadi.

Apalagi, sejumlah jabatan saat ini masih berstatus Plt termasuk Sekda. Hal ini tentu kurang maksimal karena belum dipegang oleh pejabat defenitif.

"Mengenai siapa yang akan dilantik bupati untuk mengisisi jabatan yang telah di-assesment atau job fit nantinya, itu merupakan kewenangan dan hak prerogratif bupati," ujar Musliadi.***