PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru membentuk satu tim yang ditugaskan untuk mengecek dan memverifikasi kebenaran laporan pajak yang disampaikan dari para wajib pajak (WP). Ini salah satu tujuannya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan adanya tim tersebut, setidaknya dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin saja dilakukan para wajib pajak, misalnya pengelola tempat usaha. Meski masih menunggu SK dari Walikota Pekanbaru, tim ini sebetulnya sudah bergerak melakukan tugas dan fungsinya.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang Penagihan Dispenda Pekanbaru Edi Satriawan, saat berbincang dengan GoRiau.com, Jumat (26/1/2018) sore. "Tim kita hanya tinggal menunggu SK dari Pak Walikota, walau demikian tim sudah bergerak juga," sebutnya.

Ia melanjutkan, tim tersebut dibentuk tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD. Sejauh ini, belum ditemukan wajib pajak 'nakal' yang memainkan pembayaran kewajibannya. "Sementara ini temuan belum ada, karena kita juga masih tahap pemeriksaan sederhana," terangnya.

Pemeriksaan sederhana ini, di mana wajib pajak diminta menunjukkan data terkait usahanya, penghasilan termasuk berapa besaran pajak yang dibayarkan. "Yang kita ragukan, misalnya restoran A, pengunjung ramai, tapi pembayarannya segitu-segitu saja. Tentu kita analisa dan tim memantaunya, untuk mengecek," lanjut Edi.

Diketahui, dari 11 objek pajak yang ada di Pekanbaru, tujuh diantaranya dihitung sendiri oleh para wajib pajak atau diistilahkan self assesment. Diharapkan, pelaku usaha dapat bekerja sama, dengan cara jujur dalam membayarkan pajak demi lancarnya pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Kota Pekanbaru bisa seperti saat sekarang ini salah satunya disokong oleh pajak yang disetorkan. Jika tidak (Disetor, red), tentunya dinilai sudah terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan.

Ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan jika diketahui pelaku usaha tidak jujur dalam hal ini, pertama dengan melayangkan Surat Peringatan (SP) satu, SP dua dan Penagihan, yang dilakukan bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan BPKP. ***