SELATPANJANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kepulauan Meranti menduga adanya intervensi dan kepentingan orang-orang tertentu buntut penundaan diskusi publik tentang kenaikan tarif boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.

Demikian diungkapkan Ketua HMI Cabang Kepulauan Meranti, Mohd Ilham, Rabu (3/9/2025) malam. Menurutnya, pelaksanaan diskusi yang ditaja oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kepulauan Meranti berkolaborasi menjadi Koalisi Meranti Discussion Club (MDC) dengan tema "Kenaikan Tarif Boarding Pass, Benarkah Untuk Daerah?" sangat penting untuk dilaksanakan.

"Penundaan tersebut dilakukan dengan alasan mempertimbangkan kondisi nasional yang bergejolak. Namun tentu penundaan tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, apalagi penundaannya dilakukan dalam hitungan jam," ungkapnya.

Menurut Ilham pula, diskusi tersebut tidak ada hubungannya dengan kondisi nasional karena yang akan dibahas terkait persoalan di daerah, sehingga ia menganggap bahwa dalih isu nasional adalah alibi saja.

"Kami menduga penundaan ini akibatnya banyak intervensi yang datang kepada pihak Pelindo, karena Pelindo yang minta untuk di tunda. Hal ini sangat kita sayangkan bisa terjadi. Kenapa kita sampaikan kuat dugaan ada pihak pihak yang mencoba untuk mengintervensi karena penundaan ini dilakukan dalam hitungan jam saja. Penundaan ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, siapa dalang di balik penundaan ini, apakah ada kepentingan yang lebih penting lagi? ungkapnya lagi.

Ilham juga menyampaikan bahwa diskusi yang harusnya menjadi corong solusi terhadap respon publik dari perencanaan kenaikan tarif boarding pass tersebut seakan dibungkam. "Kalau diskusi seperti ini saja mau dibungkam dan diredam bagaimana dengan isu-isu yang lebih strategis lagi di daerah, apakah ini ada kepentingan orang-orang penting di Kabupaten Kepulauan Meranti ini? ucapnya bertanya.

Dibeberkan Ilham pula, diskusi publik seperti ini harusnya mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena hal-hal seperti ini penting untuk dilakukan sebelum menerapkan kebijakan, sehingga kebijakan yang dilakukan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kalau saja diskusi seperti ini mau di redam dan dibungkam bagaimana daerah mau maju, atau kami menduga adalah kepentingan orang-orang penting di Kabupaten Kepulauan Meranti ini ? sehingga takut ketika hal ini diangkat akan menjadi isu yang hangat, karena kita tau sebelum berkoordinasi dengan komisi II DPRD, Pelindo terlebih dahulu berkomunikasi ke pimpinan daerah," bebernya.

Atas penundaan tersebut, lanjutnya Ilham tentu akan memberikan citra yang tidak baik kepada MDC selaku fasilitator diskusi tersebut, sementara MDC sendiri sudah siap untuk melaksanakan diskusi itu.  Namun harus ditunda karena permintaan dari pihak Pelindo yang diumpamakan seperti lempar batu sembunyi tangan.

"Kami atas nama Himpunan Mahasiswa Islam mengapresiasi MDC telah mau membuka ruang diskusi seperti ini, namun kita juga kasian forum ini seperti menjadi imbas sehingga citranya menjadi tidak baik di mata masyarakat, atau memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka," ujarnya.

Ilham juga menyebut penundaan tersebut atas masukan dan permintaan dari berbagai pihak, namun menurutnya siapa pihak yang mau dicurigai yang akan melakukan anarkisme dan lain sebagainya kalau semua pihak ikut berpartisipasi.

"Kita heran juga, alasannya permintaan dan masukan dari berbagai pihak. Kalau pihak itu terlibat juga dalam kegiatan tersebut, tentu pengakomodirannya lebih mudah, karena seluruh pihak sepakat untuk dilaksanakan diskusi tersebut, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan," pungkasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan diskusi telah ditetapkan pada Rabu (3/9/2025) malam ini. Kegiatan batal dilaksanakan lantaran adanya dugaan sebagian pihak yang meminta forum tersebut tidak dilaksanakan dulu. Alasannya, situasi nasional dinilai belum kondusif untuk membahas isu sensitif tersebut.

Ketua panitia, Eka Pratama Putra, menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, seluruh persiapan sudah rampung sehingga diskusi semestinya bisa berjalan sesuai rencana.

"Kami panitia pelaksana mohon maaf kepada seluruh peserta. Dengan berat hati kami informasikan, diskusi malam ini batal karena pertimbangan keamanan nasional," ujar Eka.

Ia menambahkan, ada kekhawatiran kegiatan tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu aksi anarkis di fasilitas publik, mengingat eskalasi politik nasional saat ini tengah memanas.

"Kita tidak ingin muncul konflik fisik maupun psikologis yang justru merugikan banyak pihak. Diskusi tetap akan digelar jika kondisi sudah lebih kondusif," tegasnya. ***