PANGKALANKERINCI - Sebagai pemasok buyer global seperti Wilmar dan Sinarmas yang telah menjadi anggota Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), PT Provident Agro Tbk, induk perusahaan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) terikat pada ketentuan yang sangat ketat.

Perusahaan wajib mematuhi standar regulasi yang telah ditetapkan oleh buyer Global. Jika aturan tersebut dilanggar, maka produk CPO dan Kernel dari Provident tidak akan bisa diterima oleh buyer.

"Itu sebabnya tahun 2015, LIH tidak punya rencana untuk membuka lahan baru. Kami tidak mungkin membahayakan nasib perusahaan dan ribuan karyawan dengan melanggar kesepakatan yang sudah ditandatangani," jelas Dirut PT Provident Agro, Tri Boewono, saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan tersangka Frans Katihokang, Manajer operasional LIH di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Riau, Selasa (8/3/2016).

Tri menjelaskan, perusahan sebagian besar menjual CPO dan Kernel kepada buyer global yaitu Wilmar dan Sinarmas. Sebagai bagian dari kontrak penjualan tersebut, pada tanggal 2 Desember 2014, Provident menandatangani kesepakatan dengan Wilmar.

Sesuai kesepakatan itu, Tri melanjutkan, perusahaan dilarang melakukan perusakan hutan (no deforestation), mengembangkan tanaman dilahan gambut (no peat development) serta mengeksploitasi masyarakat dan komunitas sekitar lahan sawit (no exploitation policy).

"Akhir tahun 2014, produk Provident Agro group sempat diboikot oleh pembeli tersebut karena LIH terlanjur membuka lahan di Gondai. Tapi setelah kami jelaskan bahwa tidak akan ada lagi pembukaan lahan di LIH, buyer kembali membuka penjualan produk kami. Aturan ini sangat ketat dan Provident Group selalu mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang ada," lanjut Tri.

Sementara itu I Nyoman Widiarsa, Direktur LIH yang juga memberikan kesaksian mengungkapkan, pada tanggal 27 Juli 2015, seluruh unsur pimpinan perusahaan langsung bergerak setelah menerima informasi adanya titik-titik api di lahan LIH pada sekitar pukul 16.00 WIB dengan memerintahkan karyawan untuk langsung melakukan pemadaman.

Sebagai bagian dari prosedur operasi di LIH, hari itu juga perusahaan menugaskan Yusman, karyawan LIH, untuk memberikan laporan kepada Camat Langgam dan meminta bantuan waterbooming dengan menyampaikan titik koordinat api.

Namun upaya mendapatkan water bombing tidak berhasil. Camat Langgam menginformasikan bahwa‎ helikopter water bombing sedang memadamkan api di daerah lain.

Kemudian, Yusman menambahkan, pada tanggal 28 Juli Kapolsek Langgam mendatangi lokasi kebakaran dan bahkan turun tangan langsung membantu melakukan pemadaman api.

"Pada tanggal 30 Juli kami juga menyampaikan laporan tertulis kepada Kapolsek Langgam dan instansi pemerintah terkait untuk menyampaikan kronologi kejadian dan situasi yang terjadi di lahan Gondai tersebut," tambahnya.

Nyoman kembali menegaskan bahwa untuk melakukan pemadaman, LIH bekerja nonstop selama 24 jam dengan menggunakan standar peralatan yang dimiliki yaitu antara lain 2 unit Max3, 1 unit Tohatsu dan 13 unit alkon beserta selang penyedot dan selang penyemprot.

"Kami telah memiliki standar operasi yang baku terkait ancaman kebakaran ini. Seluruh proses itu kami jalani sampai akhirnya api padam pada 31 Juli 2015," tegasnya.

Kuasa Hukum LIH Hendry Muliana Hendrawan usai sidang mengatakan, sesuai kesaksian pada persidangan, manejemen Provident Agro dan LIH secara jelas menyampaikan bahwa LIH terikat pada aturan yang sangat ketat.

Oleh karena itu perusahaan tidak mungkin melakukan pembakaran lahan, karena tindakan itu akan membunuh seluruh bisnis Provident Group.

Hendry menambahkan, Provident memiliki 41 ribu hektar lahan sawit tertanam dan lahan Gondai hanya sekitar 2% dari total lahan tertanam. Jika Gondai tetap dibuka lahannya apalagi dengan cara dibakar, maka selain perusahaan mengalami kerugian, berpotensi menghadapi permasalahn hukum seperti yang terjadi sekarang. Semua produk Provident juga akan ditolak oleh buyer karena melanggar kesepakatan.

"Hal ini membuktikan bahwa motif LIH membakar untuk membuka lahan Gondai menjadi tidak masuk akal. Risikonya terlalu besar jika LIH melakukan pembakaran lahan, jadi mustahil itu dilakukan," pungkas Hendry.‎(*/far)