JAKARTA – Seruan untuk tidak membayar pajak dan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang marak belakangan ini mendapat tanggapan dari Dirjen Pajak, Suryo Utomo. Ia meminta agar kasus yang menimpa Rafael Alun Trisambodo (RAT) tidak dicampuradukkan dengan kewajiban membayar pajak.

"Pertama terkait seruan atau bahasa tidak bayar pajak, kita harus pisahkan antara kasus dan kewajiban," ungkap Suryo dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023).

Suryo menegaskan bahwa kasus RAT saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan diharapkan hasilnya akan segera keluar. Namun, kewajiban warga negara sebagai wajib pajak harus tetap dilaksanakan.

"Sistemnya kalau bayar pajak kan ke negara tidak ke petugas pajak. Masuk ke negara baru redistribusi kembali ke masyarakat," papar Suryo.

Menurut Suryo, tugas Ditjen Pajak diatur dalam undang-undang dan tidak dapat dihentikan. "Kami menjalankan tugas berdasarkan UU untuk mengumpulkan dan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat untuk pembangunan APBN dan pajak pilar besar sumber penerimaan negara," pungkasnya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seruan untuk tidak membayar pajak seharusnya tidak dilakukan dan dihindari. ***