PEKANBARU - Kementerian Kehutanan terus mendorong program perhutanan sosial sebagai solusi jitu menyejahterakan masyarakat. Melalui pendekatan kemitraan sejajar, program ini mampu memberikan dampak langsung bagi perekonomian warga pedesaan di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani menyebut bahwa program ini bukan sekadar menjaga kelestarian pohon semata. Menurutnya, ada potensi ekonomi raksasa yang bisa digali masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

"Pemerintah tidak lagi melihat petani hutan sebagai objek, melainkan subjek utama pembangunan. Kemitraan sejajar dengan berbagai perusahaan kini menjadi kunci utama," ujar Catur Endah Prasetiani usai pembukaan lokakarya tantangan dan peluang replikasi perhutanan sosial di Pangeran Hotel, Pekanbaru, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perusahaan saat ini tidak hanya bertindak sebagai pembeli hasil panen. Lebih dari itu, pihak swasta dituntut untuk memberikan pendampingan berkelanjutan kepada petani hutan agar kualitas panen terjamin.

Konsep hilirisasi komoditas menjadi tulang punggung perubahan nasib para petani. Catur mencontohkan keberhasilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di wilayah Lampung yang sukses mengolah komoditas kemiri dan pala.

Awalnya, warga di Lampung hanya menjual kemiri dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang sangat murah kepada pengepul. Namun, berkat pendampingan dan kemitraan yang kuat, komoditas tersebut kini berhasil diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.

"Mereka sekarang sudah bisa memproduksi minyak kemiri secara komersial. Bahkan, produk turunannya sudah merambah ke industri perawatan kulit atau skincare, termasuk untuk kulit bayi," urainya.

Peningkatan nilai tambah dari bahan mentah menjadi produk jadi ini otomatis mendongkrak pendapatan warga secara drastis. Fenomena serupa juga terjadi pada komoditas kopi di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang terus menggeliat.

Di Garut, petani di kawasan perhutanan sosial kini tidak lagi bekerja sendirian. Anak-anak mereka dan warga sekitar ikut terlibat langsung dalam mengolah biji kopi mentah menjadi kopi sangrai yang harganya meroket hingga ratusan ribu rupiah.

"Banyak anak muda di desa yang kini beralih profesi menjadi barista berkat hasil kopi dari hutan mereka sendiri," tambahnya.

Kondisi ini diklaim sukses menekan laju urbanisasi generasi muda pedesaan ke kota-kota besar. Anak-anak muda tersebut memilih kembali ke kampung halaman untuk bekerja di koperasi maupun kafe lokal yang dikelola komunitas perhutanan sosial.

Secara nasional, program kerakyatan ini telah merengkuh jutaan jiwa. Data kementerian mencatat ada sekitar 1,4 juta hingga 1,43 juta kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat langsung dari kawasan perhutanan sosial.

Jika satu kepala keluarga diasumsikan rata-rata memiliki tiga anggota, maka ada jutaan individu yang perekonomiannya tertolong. Lapangan kerja baru pun terbuka lebar, baik di sektor hulu perkebunan maupun sektor hilir pengolahan.

Selain Lampung dan Garut, Catur juga menyoroti integrasi peternakan sapi di kawasan hutan Lumajang, Jawa Timur. Di wilayah pegunungan tersebut, warga menanam hijauan pakan ternak di dalam kawasan hutan, sementara sapinya dipelihara dengan aman di pekarangan rumah.

Melalui kemitraan erat dengan perusahaan multinasional seperti Nestlé, para peternak ini mendapatkan pendampingan teknis secara intensif. Mereka diajarkan praktik memerah susu yang higienis sehingga kualitas dan kuantitas produksi susu segar meningkat pesat.

Dampak tidak langsung dari perhutanan sosial ini rupanya juga menjalar ke sektor pariwisata. Konsep ekowisata mulai bermunculan dengan cepat dan menciptakan peluang usaha baru bagi penduduk di sekitar kawasan.

Warga yang tinggal di dekat kawasan hutan kini banyak yang berprofesi sebagai pemandu wisata lokal. Sebagian lainnya memilih membuka usaha kecil menengah dengan menjual ragam souvenir khas daerah masing-masing kepada pengunjung.

Untuk mendukung ekosistem bisnis kerakyatan ini, kementerian memastikan tidak bekerja sendirian. Kolaborasi lintas kementerian terus dibangun secara intensif, salah satunya menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan.

"Anggota kelompok usaha kita banyak yang sudah mendapatkan pelatihan langsung dari dinas tenaga kerja setempat," jelasnya.

Langkah strategis pemberian lokakarya tajaan APRIL grup - PT RAPP, RECOFTC dan PT Nusa Prima Manunggal ini bertujuan untuk mengasah insting dan jiwa kewirausahaan masyarakat lapis bawah.***