JAKARTA – Pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2022 hingga 2023 telah menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Rp60 triliun. Bila proyek ini dilanjutkan hingga selesai, maka akan menguras APBN Rp400 triliun lagi, bahkan bisa lebih.

Pendapat tersebut disampaikan ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, kepada Tempo pada Selasa (28/11/2023).

“Itu kalau saya tidak salah totalnya sekitar Rp 60-an triliun sudah digelontorkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujar Yusuf, seperti dikutip dari Tempo.co.

Dikatakan Yusuf, total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp460 triliun hingga pembangunan IKN selesai, itu pun hitungannya masih konservatif. Karena pembangunannya jangka panjang bisa jadi akan ada pembengkakan biaya.

Yusuf mencontohkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang hanya dilakukan selama 5 tahun, tapi pembengkakan biayanya mencapai puluhan triliun. “Jadi ini sangat berpotensi bengkak,” ucap dia.

Menurut dia, jika IKN dihentikan saat ini, pasti ada kerugian, setidaknya karena duit yang sudah dikeluarkan dari APBN. Namun, jika diteruskan, maka kerugian akan lebih banyak lagi. “Jauh, akan lebih besar lagi biaya yang akan ditanggung APBN," ucapnya.

Pemerintah memang mengklaim bahwa APBN hanya akan menanggung 20 persen dari total pembangunan IKN senilai Rp460 triliun. Lebihnya, sebanyak 80 persen akan ditanggung swasta. Menurut Yusuf, itu adalah klaim yang perlu dipertanyakan kembali.

Karena dari sudut pandang manapun, menurutnya sebenarnya sulit bagi swasta tertarik untuk masuk ke proyek IKN. Logikanya, Yusuf berujar, bagaimana investor swasta akan tertarik, sementara letaknya di daerah di tengah hutan, di mana jumlah penduduknya hanya sekitar 200 ribu orang. Jumlah tersebut sangat kecil, nyaris tidak ada peluang keuntungan apapun, selain bisnis batubara dan kayu.

“Ini kan skemanya mekanisme pasar murni. Jadi logikanya nggak masuk. Klaimnya sulit,” kata Yusuf.

Dia tak menampik bahwa infrastruktur dasar memang dibangun oleh pemerintah di IKN seperti jalan hingga bandara. Namun hal itu tidak menjamin investor masuk. Dia mencontohkan Bandara Kertajati yang berada di wilayah Pulau Jawa yang bangunannya megah saja, sekarang masih sepi.

Jadi Yusuf tidak membayangkan bagaimana klaim 80 persen investor swasta akan masuk ke IKN. Dia justru memperkirakan bahwa sebagian besar dana pembangunan ibu kota baru itu akan ditanggung APBN. “Bahkan kemungkinan terburuknya 100 persen ditanggung APBN,”

Sehingga, dia menyimpulkan, jika Rp460 triliun semua ditanggung APBN, di mana saat ini yang sudah dikeluarkan baru Rp60 triliun, maka jauh lebih merugikan jika IKN dilanjutkan. Karena jika dihentikan sekarang, artinya menyelamatkan Rp400 triliun dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih dibutuhkan rakyat.

“Menurut saya masih masuk akal juga (dihentikan). Kalau saya pribadi lebih memilih itu sebenarnya. Kerugiannya akan jauh lebih besar lagi kalau diteruskan IKN ini,” ucap Yusuf.

Penyataan Yusuf itu menanggapi Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menegaskan, jika PKS menang pemilihan umum atau Pemilu 2024, maka partainya akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Syaikhu mengatakan itu dalam acara Kick Off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Ahad, 26 November 2023. 

PKS, kata dia, siap menyongsong kemenangan di 2024 dengan politik gagasan. Salah satu gagasannya adalah Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.

"Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi sudah dimulai sejak kita mulai inisiasi pada Pemilu 2019," tutur Syaikhu. 

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sejak awal memang menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Penolakan tersebut, kata dia, dilandasi dari aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

"Salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," ucap Syaikhu.

"PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara.”

Terkait pembangunan IKN yang masih berjalan, Ahmad Syaikhu mengatakan nantinya IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep green economy.

"Lalu bagaimana yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara, tetap, itu akan kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.***