BANGKINANG - Uang APBD Kampar 2017 yang digunakan untuk rehab ruang paripurna DPRD Kampar sebesar Rp 1,5 miliar dinilai mubazir. Pasalnya, ruang paripurna DPRD Kampar sudah bagus dan tak perlu direhab.

Rahmad Linur, aktifis Kampar, Selasa (11/7/2017) kepada wartawan mengatakan rehap ruang paripurna DPRD Kampar sangat tidak pantas dilakukan. Lebih banyak yang lebih pantas dilakukan dengan anggaran senilai Rp1,5 miliar itu.

"Masa untuk rehab saja sampai sebesar itu anggarannya. Padahal masih bagus. Berarti ini kan belum kebutuhan mendesak," kata Rahmad yang juga mantan Ketua IPMK Malang, Selasa (11/7/2017) sore.

Dia yang juga pernah melihat kondisi ruang rapat paripurna DPRD Kampar, menilai bahwa ruang tersebut masih dalam kondisi bagus. Belum waktunya untuk dilakukan rehab. Apalagi rehab dengan menggunakan anggaran yang nilainya selangit.

"Masih bagus kok. Kan tidak berhujan berpanas di sana. Apanya yang direhap? Banyak yang lain yang butuh anggaran dari Pemkab Kampar dibanding rehab ruang paripurna itu," sebutnya.

Rahmad menilai, dari pada rehab ruang paripurna, lebih baik memperhatikan pelajar dan mahasiswa Kampar yang sedang menuntut ilmu di luar. Seperti pembiayaan kontrakan sekretariat Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar (IPMK) se Indonesia.

"Untuk biaya kontrakan sekretariat IPMK di Malang saja, tidak terbayar. Kalau Rp500 juta saja dianggarkan, bisa untuk menganggarkan kontrakan sekretariat se Indonesia. Banyak mahasiswa Kampar yang terbantu," sebutnya.

Selain itu katanya, dari pada rehab ruang paripurna, lebih baik menganggarkan untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa Kampar. "Kita merasa sangat kecewa dengan kebijakan ini," sebut dia.

Azwar, salah seorang masyarakat Kampar menilai, pemerintah tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Tidak peduli dengan kesengsaraan rakyat saat ini. Dia menilai, DPRD hanya sibuk dengan kepentingan mereka.

"Berikan untuk subsidi rakyat, akan lebih bagus. Tinjau juga sekolah-sekolah swasta. Proposal dari masyarakat tidak dipedulikan," keluhnya.

Sebelumnya, di website resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kampar, dengan alamat lpse.kamparkab.go.id, diumumkan lelang proyek rehab ruang rapat paripurna dengan kode lelang 2372232.

Dalam laman ini, proyek tersebut masih dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi. Terlihat jelas dalam laman itu, pagu anggaran untuk rehab ruang paripurna ini senilai Rp1,5 miliar, dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1.449.697.000.

Selain itu, di website tersebut juga secara detail dijelaskan kualifikasi usaha, lokasi pekerjaan, serta dokumen-dokumen lainnya. Ada juga dicantumkan peserta lelang proyek ini. Di mana, hingga Senin (10/7) siang, sudah ada 79 peserta, lengkap dengan nama-nama perusahaanya.

Sementara, pantauan GoRiau.com di ruangan paripurna DPRD Kampar, Senin (10/7/2017) kemarin, terlihat ruang paripurna itu masih bagus. Belum ada kerusakan-kerusakan. Baik bangunannya, maupun fasilitas di dalamnya.

Saat dikonfirmasi wartawan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kampar Indra Pomi melalui pesan whatsapp pada Selasa (11/7) siang, Indra mengaku sedang berada di Bappeda Kampar.

Saat wartawan hendak menemuinya di Bappeda, dia tidak berada di lokasi. Sekitar satu jam lebih wartawan menunggu di lokasi itu. Saat dihubungi pada sorenya, namun Indra Pomi tidak menjawabnya. Begitu juga saat ditemui di ruang kerjanya, dia juga tidak berada di tempat, dan pintu ruangannya terkunci. ***