PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di bayang-bayang rasionalisasi anggaran. Pasalnya, pendapatan daerah terus berkurang setelah disahkannya Perda Pajak Pertalite. Yang mana, dulu pajak Pertalite sebesar 10 persen sekarang turun jadi 5 persen.

Dalam hal ini, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman memberikan pengarahan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) supaya selektif dalam menjalankan program-program yang ada di dinasnya.

"Melihat kondisi yang ada. OPD diminta untuk betul-betul melakukan pencermatan terhadap program-program yang diprioritaskan," kata Gubri yang akrab disapa Andi Rachman di Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/7/2018).

Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor yang ada, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sektor lainnya.

"Sebelum rasionalisasi, kita upayakan dulu dengan mengejar PAD," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Provinsi Riau, Indra Putra Yana mengatakan, bahwa target PAD di sektor PKB dan BBNKB tahun 2018 sebesar Rp1,9 triliun dan sekarang sudah tercapai sekitar Rp900 miliar lebih.

"Angka Rp900 miliar ini akan terus bertambah. Insya Allah angka yang telah ditargetkan bisa secepatnya tercapai," ucap Indra.

Bapenda pun akan menambah empat kendaraan Samsat keliling untuk memperkuat operasional satu unit Samsat keliling yang sudah dimiliki sebelumnya. Adapun tambahan empat unit mobil Samsat keliling tersebut diperoleh dari Bank Riau Kepri (BRK).

"Itu nanti digunakan untuk menjemput potensi pajak di daerah-daerah yang jauh dari UPT," ungkapnya lagi. ***