PEKANBARU - Meski kerap menghiasi pemberitaan, namun persoalan kebebasan berkeyakinan tidak begitu memiliki nilai buruk jika dibandingkan kebebasan demokrasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi dan kebebasan serikat.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Indeksi Demokrasi Indonesia (IDI), Dr Abdul Malik Kismar, menurutnya Kalau secara nasional, trennya kebebasan sipil ada 4.

"Sudah 11 tahun kita mengukur IDI ini, dan yang terbawah selalu kebebasan berpendapat, bukan kebebasan berkeyakinan. Orang-orang selalu berpikir kebebasan berkeyakinan. Kita tidak mengatakan tidak ada, ada, tapi yang paling bermasalah adalah kebebasan berpendapat ini," ujar Malik, Kamis (24/6/2021).

Kasus kebebasan berpendapat paling banyak di Riau, Malik mengaku tidak mengetahui secara persis, tapi jika dilihat dari nasional, dia menyebut persoalan pilihan politik kadang menjadi persoalan.

"Contohnya, ada kepala sekolah yang dimutasi karena tak mendukung incumbent, atau karena istri dari kepala sekolah ini yang berbeda pilihan politik, ini contoh kasus yang terhambat kebebasannya. Dan selama 11 tahun penelitian kita, memasuki tahun politik angkanya semakin menurun," tuturnya.

Terkait kebebasan berpendapat di media sosial, Malik menyebut adanya petisi adalah bukti kebebasan berpendapat yang positif. Namun, kebebasan berpendapat menjadi negatif jika perdebatan berakhir dengan kekerasan.

"Kalau petisi, kami anggap positif. Kita catat itu baik, yang dicatat buruk ketika dia berakhir dengan kekerasan. Buruk itu bukan berarti yang salah adalah masyarakat, bukan pula aparat, bermacam-macamlah sebabnya," ulasnya. ***