TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), memandang bahwa masih sangat perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap beberapa kebijakan dan kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Seperti yang dijelaskan Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan kepada GoRiau.com belum lama ini, bahwasanya seperti tahun 2014 lalu, beberapa kinerja dan program Pemkab Inhil tidak mencapai target yang diharapkan.

Hal itu, dikatakannya terlihat dengan pencapaian realisasi keuangan di tahun 2014 yang hanya mencapai 79 persen dengan silpa sebesar Rp250 miliar.

Selain itu, persoalan data dan informasi pada Pemkab Inhil, dikatakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga masih tidak lengkap, padahal dikatakannya keberhasilan sebuah  kebijakan yang baik tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable, dan akuntabel, sesuai dengan kondisi eksisting yang ada.

''Untuk itu, persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan, maka  kepada  Pemkab, dalam hal ini Bappeda haruslah membangun pusat data, yang selalu mempunyai basis data base yang lengkap,  terpercaya, valid, senantiasa diperbaharui dan menselaraskan dengan data SKPD serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS),'' tukas pria yang akrab disapa Asun ini.(ayu)