JAKARTA - Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menyoroti mahalnya ongkos politik akibat desain pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang seragam di seluruh Indonesia. Paradigma keseragaman ini dinilai justru menjadi celah pelemahan tata kelola pemerintahan lokal.

Siti mengusulkan penerapan Pilkada asimetris sebagai jalan keluar atas ketimpangan kapasitas fiskal, administratif, maupun kondisi sosial budaya tiap daerah. Gagasan tersebut dilemparkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR membahas RUU Pemilu di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (2/6/2026).

"Desain pilkada yang seragam justru berpotensi tidak efisien, mahal, dan melemahkan governance lokal," tegas Prof Siti Zuhro merespons sistem pemilihan saat ini.

Rombak Pemilu Lewat Pendekatan Adaptif

Pendekatan asimetris memungkinkan daerah memiliki otonomi untuk menentukan mekanisme pemilihan yang paling masuk akal. Siti merinci beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai karakteristik kewilayahan, antara lain:

  • Pemilihan langsung oleh rakyat.
  • Pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
  • Mekanisme penetapan atau pengangkatan, khususnya bagi daerah administratif atau daerah persiapan.

Selain merombak Pilkada, sistem proporsional terbuka yang saat ini dianut untuk pemilihan legislatif tak luput dari sorotan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa persaingan tidak hanya terjadi antarpartai, melainkan memicu gesekan tajam di internal partai itu sendiri.

"Ruang kompetisi yang luas tetapi dalam praktik Indonesia justru memicu kompetisi intra-partai yang mahal dan transaksional. Kondisi ini melemahkan peran partai politik," urai Siti memperingatkan bahaya kompetisi yang hanya mengandalkan popularitas dan modal finansial.

Sebagai alternatif sistem legislatif, ia menyodorkan konsep Mixed Member Proportional (MMP). Konsep ini merupakan desain campuran yang menggabungkan keterwakilan wilayah melalui sistem distrik dan keterwakilan proporsional melalui mesin partai politik guna menekan biaya kampanye yang membengkak. ***