PEKANBARU - Puluhan ribu kepala keluarga di Provinsi Riau, mendapatkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial (SKPS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Jumlah luasan tanah yang didapat masing-masing kepala keluarga tidak sama, mulai dari beberapa hektar hingga ribuan hektar.

Nur Hamid salah satu orang yang beruntung dari ribuan kepala keluarga yang dapat berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan SKPS di Taman Hutan Raya (Tahura), Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (21/2/2020), kemarin.

Jokowi bertanya kepada Nur lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk apa. Dengan mengenakan pakaian adat, Nur menceritakan kepada Jokowi, lahan yang masuk dalam hutan lindung itu akan dijadikan Nur sebagai lokasi penelitian dan ekowisata.

"Saat ini sedang dirancang, lahan yang kita dapat ini untuk ekowisata, penelitian, dan digabung dengan budaya lokal yang ada. Juga dijadikan lokasi sumber air bersih," ucap Nur dengan Jokowi.

Mendengar penjelasan Nur, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dengan kreatifitas masyarakat yang mampu mengolah lahan yang diberikan pemerintah pusat.

"Bagus sekali itu. Dijadikan lokasi ekowisata yang digabungkan dengan kebudayaan lokal," kata Jokowi.

Sumber air bersih yang ada di sana, sambung Nur, akan dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi anak kemenakan (keturunan, red) yang ada.

Jokowi juga bertanya dengan Nur, apakah sudah ada analisis perhitungan dengan usaha yang akan dibuat di lahan tersebut.

"Kira-kira per bulan akan mendatangan keuntungan secara ekonomi berapa," tanya Jokowi dengan Nur.

Nur menjawab, analisis perhitungan keuntungan secara ekonomi akan dihitung setelah duduk bersama dengan datuk-datuk yang ada.

"Sudah lama lahan ini kita perjuangkan, agar anak cucu kita bisa memanfaatkan dengan baik lahan tersebut dimasa yang akan datang," terang Nur kepada Jokowi.

Pesan Jokowi dengan Nur, agar lahan yang sudah didapat segera dieksekusi sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

"Bagus kalau sudah punya rencana. Sebelum mulai, rencanakan dengan matang. Jangan sampai masyarakat rugi sendiri, akhirnya lahannya tidak maksimal dimanfaatkan," jelas Jokowi. (advertorial)