JAKARTA- Mendapat penilain SKPD terendah yakni dibawah angka 20 dengan predikat D, membuat Badan Penghubung Riau mempertanyakan kategori penilaian yang disampiakan Bappeda Riau.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penghubung Riau, Doni Aprialdi saat dimintai tanggapan soal rapor merah yang diterima badan pemerintahan yang ia pimpin saat ini.

"Persoalannya itu ada di indikator kinerja yang dinilai. Badan Penghubung Riau sendiri tupoksi utamanya adalah pelayanan, tapi itu tidak masuk indikator kinerja yang dinilai, justru kalo tidak salah yang dinilai itu fungsi kelembagaan dan kemasyarakatan, ya wajar saja nilainya rendah," ujar Doni kepada GoRiau.com, Jumat (10/06/2016) di Jakarta.

Selama ini kata Doni, pihaknya juga sudah berkali-kali meminta Sub Bidang Perencanaan Badan Penghubung mengevaluasi masalah ini ke Bappeda. "Pada Intinya harus disesuaikan indikator kinerja yang dinilai, karena kita disini juga sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin," ujarnya.

Apalagi kata Doni, jika dilihat dari tupoksinya sebagai badan yang bertugas melayani, Badan Penghubung Riau setiap hari melakukan pelayanan dengan baik. "Pelayanan yang kita lakukan sebenarnya luar biasa. Misalnya saja, hampir setiap hari mobil operasional yang jumlahnya puluhan di kantor setiap hari jalan melayani Pejabat ataupun Anggota Dewan yang sedang tugas di Jakarta," tukasnya.

Sayangnya kata Doni, pelayanan ini tidak masuk dalam indikator yang dinilai. Padahal kata dia, pihaknya juga melibatkan banyak personil dan anggaran yang tidak sedikit.

Soal pelayanan ini kata Doni lagi, pihaknya juga telah membentuk LO yang bertugas sesuai dengan tupoksinya. "Kita akui memang LO sudah dibentuk dan sudah ada SK nya, ada yang sudah jalan dan ada yang belum, nah khusus yang belum berjalan ini juga bukan murni kesalahan kita, karena ada juga sebagian SPPD yang masih ingin ke Jakarta dan tidak mau menggunakan LO kita," bebernya.

Adapaun LO yang sudah berjalan kata Doni, seperti pengurusan SK2 di Kemendagri, contohnya soal PAW Dewan, Pelantikan para Bupati/Walikota. Sebelumnya Doni juga menjelaskan, faktor lain yang membuat kinerja Badan Penghubung Riau sedikit mengalami kendala, adalah banyaknya jumlah Pegawai yang mencapai 97 orang tapi tidak semuanya bekerja sesuai tugas.

"Kedisiplinan sulit dibentuk, banyak juga pegawai dari pada tugas yang dikerjakan. Dan kalau boleh jujur, banyak pegawai yang dipindahkan ke Badan Penghubung Riau, tanpa terlebih dahulu konsultasi atau bicara terlebih dahulu dengan saya selaku Kaban disini. Jadi kebanyakan penempatan pegawai di Badan Penghubung bukan karena dibutuhkan atau diminta sesuai kualifikasi," pungkasnya. (*/dnl)