SELATPANJANG - Isu krusial akhir-akhir ini membuat resah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang paling hangat adalah wabah virus Corona atau Covid-19 yang menjadi isu sentral.

Tapi yang menjadi perhatian sekarang adalah adanya isu pelarangan bagi transportasi antar pulau seperti Kempang (kapal kayu) untuk tujuan ke Selatpanjang.

Seperti yang dikatakan oleh Sopandi, tokoh Pemuda Rangsang Barat ini meminta agar pemerintah lebih selektif dalam membuat keputusan maupun kebijakan-kebijakan dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona.

"Kami mengerti tujuan pemerintah sebenarnya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona yang harus ditindaklanjuti, tapi jangan pula sampai memutuskan mata rantai kebutuhan masyarakat," ujar Sopandi kepada GoRiau.com, Selasa (31/3/2020).

Dijelaskannya, apalagi Kepulauan Meranti memiliki beberapa pulau sementara akses penghubung antara pulau-pulau tersebut adalah tranportasi laut berupa kapal pompong dan kempang.

"Semuanya ada di pusat ibukota Kepulauan Meranti yaitu Selatpanjang, para pedagang asongan semua berbelanja di Selatpanjang, jika ditutup akses transportasi antar pulau, mau ke mana lagi mau membeli kebutuhan masyarakat sehari hari, kita bukan daerah daratan seperti sumatera, kita daerah berpulau-pulau, semuanya mengandalkan transportasi laut," jelasnya.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Atah Pandi itu mengharapkan pemerintah bisa bijak melakukan tindakan, apalagi semua akses kempang sudah disediakan akses mencuci tangan yang dinilai sangat baik bagi masyarakat yang mau berpergian.

"Semoga virus ini segera hilang dan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas seperti sediakala," harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Meranti, Dr H Aready SE MSi mengatakan bahwa isu yang beredar ditengah masyarakat terkait adanya kabar penutupan akses atau pelarangan kapal pompong maupun kempang antar pulau di Kepulauan Meranti itu tidak benar.

"Itu tidak benar, hingga saat ini belum ada keputusan seperti itu dan itu baru isu saja. Yang pastinya kalau pemerintah menutup akses-akses transportasi itu pasti akan diumumkan kepada masyarakat soalnya itukan pelayanan publik," ungkapnya.

Aready juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memikirkan dan berupaya untuk membantu perekonomian masyarakat agar tidak makin terpuruk dengan kondisi sulit dampak dari Covid-19.

"Saat ini malah memikirkan bagaimana dampak ekonomi pada masyarakat, lebih kesitu kita malah. Jadi kita minta kepada masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang belum jelas dan belum tentu kebenarannya karena pemerintah akan mengumumkan secara resmi apabila memang ada nantinya," pungkasnya. ***