PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Bupati Rokan Hulu Achmad, berkomitmen dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pihaknya lebih mengutamakan pelayanan umum (publik service) yang baik. Ia janji tidak akan main-main jika ada pungutan liar (Pungli) termasuk saat pemberian SK PNS.

Hal ini ditegaskannya di Hall Compention Masjid Agung Madani Islamic Centre (MAMIC) Pasir Pangaraian, Senin (3/11/2014). Ia mengaku mengganti Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Rokan Hulu karena sering memungli para dokter, bidan, jika ada pemberian SK.

Achmad mengakui, saat ini masih banyak praktek-praktek pungli yang dilakulan oknum-oknum birokrasi seperti di pelayanan kesehatan dan pengurusan penerbitan surat keputusan di Badan Kepegawaian Daerah.

Achmad mengaku pernah memanggil oknum PNS yang melakukan pungli, namun saat dikonfirmasi dengan oknum yang bersangkutan, tidak mau mengakui. Untuk itu, ia meminta dengan adanya rotasi dan mutasi jabatan ini, praktek-praktek tersebut bisa dihentikan sehingga terbangun pemerintahan yang bersih yang di cita-citakan bisa diwujudkan.

''Yang menandatangi SK kan saya, dia cuma bertugas untuk memberikan malah melakukan Pungli,'' tegas Bupati Rokan Hulu.

Saat itu juga Achmad juga menegur pajabat kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rokan Hulu supaya pemberian SK itu jangan ada pungutan. " Kita dalam pemerintahan yang good and clean goverment, sesuai dengan komitmen pemerintah pusat," ujarnya.

Termasuk kata, Achmad untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rokan Hulu, jangan ada pungutan baik terhadap guru-guru, maupaun untuk pelajar-pelajar. ''Jadi saya ingatkan tidak akan ada lagi jenis pungutannya, kita ingin kabupaten ini bersih dari tindakan-tindakan tersebut," pungkasnya. (ram)